Surabaya (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Surabaya, A.H Thony menyebut penamaan kompleks bangunan yang dulu bernama Balai Pemuda kini beralih menjadi Alun-Alun Surabaya itu ahistoris.

Menurutnya, gedung cagar budaya itu menyimpan sejarah yang panjang, sehingga menjadi pekerjaan rumah bagi wali kota Surabaya untuk meluruskan.

“Penamaannya sangat ahistoris. Saya sampai bertanya-tanya, pertimbangan dari mana sehingga saat itu dipakailah nama Alun-Alun Surabaya. Untuk itu, saya mendorong Wali Kota Eri Cahyadi untuk meluruskan, karena wali kota saat itu mendapat rekomendasi dari orang yang kurang tepat,” katanya saat ditemui di DPRD Surabaya, Selasa (18/1/2022).

Thony bahkan sempat heran, sewaktu dia mendapati papan nama Alun-alun Surabaya sudah terpasang di kompleks Balai Pemuda. Sebab awalnya dia mengira, rencana pemkot era Tri Rismaharini membuat Alun-alun Surabaya ialah di seberang Balai Pemuda, yang status lahannya masih dalam sengketa.

“Sewaktu mendapati nama alun-alun dipasang di situ, saya sempat gumun. Sampai pada saat berkendara saya reflek berhenti di depannya, dalam benak saya bertanya, yang mengusulkan nama Balai Pemuda berubah jadi Alun-alun Surabaya itu dulu dukun darimana, kok bisa sehebat itu merubah sejarah,” katanya.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, nama Balai Pemuda pertama kali disematkan sejak 1957. Namun jauh sebelum itu, kompleks gedung yang dibangun pada 1907 tersebut sempat dikuasai oleh para pemuda Surabaya, dipakai untuk berperang melawan penjajah.

Gedung Balai Pemuda pernah menjadi markas arek-arek Suroboyo yang tergabung dalam Pemuda Republik Indonesia (PRI). Tempat untuk mengatur strategi dan konsolidasi. Hingga terjadi pertempuran sengit dengan tentara Belanda pada 1945.

“Setelah merdeka, gedung Balai Pemuda kemudian pada 1980 dimanfaatkan untuk aktivitas kesenian. Karena itu, spirit perjuangan yang terkandung dalam gedung Balai Pemuda tidak boleh hilang, jangan sampai kemudian Pemkot Surabaya disebut ahistoris (berlawanan dengan sejarah, red),” pungkasnya.(asg/kun)