AKURAT.CO Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak profesional dalam bekerja, lantaran masih menghalangi peran lembaga pengawas.

Bagja menyebut Bawaslu belum mendapatkan akses penuh Sistem Informasi Pencalonan (Silon) untuk mengecek dokumen bakal calon anggota legislatif.

Tak hanya itu, KPU seolah menutup diri karena hanya memberikan waktu 15 menit untuk melihat dan memeriksa ijazah dan CV (curriculum vitae) dari seluruh bakal caleg.

baca juga:

Bawaslu juga dilarang mengambil foto atau membawa dokumen sebagai alat bukti.

"Ini kan termasuk dalam pidana, lama-lama kita pidanain itu. Kenapa? menghalang-halangi penyidikan. Aksesnya 15 menit, gimana kita awasi. Anda boleh melihat tapi tidak boleh foto," ujar Bagja kepada wartawan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Senin (12/6/2023).

Menurut dia, kinerja Bawaslu tidak optimal karena dibatasi oleh KPU. Sebagai contoh, Bagja menyebut ijazah bakal caleg yang berasal dari luar negeri harus diuji keabsahannya.

Apabila ada laporan menggunakan ijazah palsu maka akan sulit dilacak karena akses yang tidak diberikan.

"Misalnya ijazah dari luar negeri, ada enggak surat keterangan dari Dikti atau surat keterangan dari Kemendikbud mengenai surat penyertaan," kata Bagja.