Sentimen
Positif (49%)
28 Nov 2022 : 15.11
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Senayan

Partai Terkait

Respons Ucapan Benny 'Siap Perang' Bela Jokowi, PDIP: Tak Ada Tempat Bagi Relawan Masuk ke Ranah Presiden!

28 Nov 2022 : 15.11 Views 2

Suara.com Suara.com Jenis Media: News

Respons Ucapan Benny 'Siap Perang' Bela Jokowi, PDIP: Tak Ada Tempat Bagi Relawan Masuk ke Ranah Presiden!

Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan relawan Jokowi tidak punya wewenang meminta seorang presiden untuk menegakkan hukum kepada pihak yang dianggap lawan. Apalagi jika disertai dengan izin untuk berperang di lapangan.

Jokowi dan Tito ke PTUN, Masyarakat Sipil Minta Hakim Batalkan Pengangkatan Pj Kepala Daerah" src="https://www.youtube.com/embed/jxtP0MIGUvY" width="876" height="493" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Penegasan dari PDIP itu sebagai tanggapan atas pernyataan Benny Ramdhani di hadapan Jokowi di sela-sela acara Nusantara Bersatu, Sabtu (26/11) lalu.

"Dia (Benny Ramdhani) tidak punya tempat soal soal kayak gitu. Itu kan masuk ke ranah presiden, masuk ke ranah parlemen. Enggak boleh dong," kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Baca Juga: Bantah Ada Kontrak Politik antara PDIP dan Ganjar Pranowo, Said Abdullah: Saya Pastikan 1000 Persen

Bahkan, Said mengatakan dirinya yang notabene merupakan kader PDIP dan anggota DPR tidak mungkij secara frontal meminta dan mendorong Jokowi menegakkan hukum kepada para pengkritik serta penghinanya.

"Kan tidak mungkin. Paling saya minta aparat penegakan hukum supaya turun tangan sudah ada kejadian seperti ini, kan itu yang bisa dilakuakan. Tidak bisa telepon bapak presiden, ngapain telepon bapak presiden wong hukum kita sudah menyediakan itu kok," kata Said.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022). (Suara.com/Novian)

Said menegaskan Jokowi tidak mungkin menfamluri urusan hukum. Terlebih lagi hukum di Indonesia sudah mengatur hal-hal terkait pencemaran nama baik dan penghinaan.

Menurut dia, kalaupun ada kritik yang berlebihan terhadap Jokowi maka hukum dengan sendirinya yang bekerja, tanpa perlu mendorong-dorong presiden.

"Tidak boleh, berbeda itu biasa. Bapak presiden itu dikritik biasa. Kalau ada yang over kritiknya sampai menghina, toh ada hukum kan tidak perlu didorong-dorong oleh relawan," ujar Said.

Baca Juga: Rencana Puan Temui AHY, Janji PDIP Sebut Tak Bakal Usik Koalisi Perubahan: Monggo, Silakan Jalan Terus

Jokowi Diminta Tinggalkan Benny

Sentimen: positif (49.8%)