LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah tekan honorer dari dua sektor ini karena dinilai tak perlu lagi, sebab ada prioritas yang lebih mumpuni.

Cek siapa saja tenaga honorer dari dua sektor tersebut yang keberadaannya tidak diinginkan lagi oleh Pemerintah?

Apakah kedua sektor yang tenaga kerja atau honorer ditekan oleh Pemerintah tersebut, saat ini sangat berbahaya atau sama sekali tidak dibutuhkan karena dianggap rugi?

Kabar baru bagi jenis tenaga non ASN dari dua sektor ini yang tentunya akan menjadi kabar yang tidak diinginkan dan diharapkan oleh Anda yang masuk di sini.

Baca Juga: CEK PENERIMA PIP JUNI 2023, Login di pip.kemendikbud.go.id Apa Nama Anda Tercantum?

Sebab, untuk saat ini, jenis kedua tenaga honorer dari kedua sektor tersebut akan ditutup oleh KemenPAN RB.

Hal tersebut disampaikan oleh pihak SDM KemenPAN RB, yaitu Alex Denni.

Lantas apa sajak dua sektor yang tak perlu lagi dibutuhkan oleh Pemerintah sehingga perlu untuk ditekan untuk tidak perlu direkrut lagi?

Yang dimaksudkan dengan kedua honorer yang perlu ditekan Pemerintah tersebut adalah mereka yang saat ini bertugas pada sektor Tenaga Teknis Fungsional dan Tenaga Pelaksana.

“Untuk tenaga teknis fungsional lainnya, kita coba cut agar terjadi zero growth. Jadi, ada yang boleh tumbuh ada yang harus negatif growth,” kata Alex Denni, seperti yang dikutip ayobandung.com dari laman resmi Youtube DPR RI.

Hal itu ditegaskan oleh Pemerintah agar menutup kemungkinan peningkatan pengangguran.

Selain itu disampaikan juga bahwasannya, alasan yang menjadi kuat akan penekanan terhadap kedua sektor tersebut adalah adanya agenda SPBE.

Baca Juga: Pria di Bandung Dibunuh Teman Satu Kos, Diduga Jalin Hubungan Sesama Jenis

“Agar agenda SPBE ini nanti bukan malah menimbulkan pengangguran terselubung di dalam ASN,” kata Denni.

Untuk mengatasi peningkatan berbagai masalah ketenagakerjaan dalam lingkup kepegawaian Pemerintah khususnya birokrasi sehingga perlu ditekankan untuk tidak perlunya perekrutan kedua jenis sektor tersebut.

Jadi, itulah kedua sektor yang ditekan oleh Pemerintah dalam perekrutannya, yaitu Tenaga Teknis Fungsional dan Tenaga Pelaksana, lantaran dinilai sangat berpeluang meningkatkan pengangguran terselubung.***