Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD diminta untuk membuka oknum pelaku transaksi di bawah meja, baik yang ada di DPR, Mahkamah Agung (MA), dan pemerintah. Jika tidak ditunjuk langsung akan menjadi fitnah kepada 580 anggota DPR lainnya. 

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan, tidak semua anggota DPR berkelakuan buruk.

"Langsung aja to the point (tunjuk nama). Itu lebih baik agar tidak jadi fitnah ke 580 anggota DPR lainnya. Ada juga yang superbaik, demikian juga semua lembaga tidak semua jelek pasti ada yang superhebat," ujar Sahroni, seperti dikutip dari laman DPR, Senin (12/6).

Politikus Fraksi Partai Nasdem ini tidak membantah itu apa yang disampaikan Mahfud. Akan tetapi, ia meminta Mahfud tidak melakukan generalisasi. 

"Kita semua tidak bisa langsung menyangkal ini, saya rasa di semua lembaga tinggi pasti ada saja oknum yang melakukan ini. Mau di MA, DPR, dan tentu saja di pemerintahan. Saya ingin memberi saran saja, siapa pun kita tolong jangan generalisasi," kata Sahroni.

Saat menghadiri acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Minggu (11/6), Mahfud mengungkapkan, bahwa korupsi di Indonesia makin menjadi-jadi. Mahfud menyinggung adanya transaksi di balik meja di DPR, MA, bahkan pemerintahan. 

Semula Mahfud menyebut bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia anjlok pada 2022. "Di 2022 indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu, menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja. "Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, MA, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama," kata Mahfud.