Pemerintah menjanjikan akan selesai tahun 2017, molor lagi. Pemerintah kembali menjanjikan akan tuntas di tahun 2019. Tak juga selesai. Pemerintah janji lagi selesai tahun 2021.

Pertengahan tahun 2022, Kementerian PUPR kembali kasih angin surga. Mereka menjanjikan bahwa jalan tol tersebut akan selesai di akhir tahun 2022. Tahun 2022 lewat sudah, jalan tol Cisumdawu belum juga selesai.

Sampai saat ini, pertengahan tahun 2023, pekerjaan masih berkutat di penyelesaian Seksi 5A.

Kesal dengan janji-janji pemerintah dan pelaksana proyek, anggota Komisi V DPR RI, Mulyadi, memuntahkan kekesalannya saat melakukan rapat evaluasi dengan Kementerian PUPR dan Badan Pengelola Jalan Tol beberapa waktu lalu.

“Delay-nya project ini luar biasa konsekuensinya,” kata Mulyadi kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (9/6).

Dia menjelaskan, konsekuensi terus molornya penyelesaian jalan tol Cisumdawu tidak hanya dalam konteks fungsinya saja. Lebih jauh, Mulyadi mengungkapkan, molornya penyelesaian proyek berkonsekuensi terhadap cost of fund.

“Apalagi ada pembengkakan nilai proyek. Ke depan ini akan jadi beban negara,” cetus anggota Banggar DPR RI itu.

Legislator Partai Gerindra ini meminta semua pejabat yang bertanggung jawab atas pembangunan proyek jalan Tol Cisumdawu tak main-main dengan amanah yang diberikan masyarakat dan sadar bila kelalaian mereka telah banyak merugikan negara.

“Negara banyak dirugikan jika tol ini tidak segera selesai. Itu harus jadi kosern baik bagi kontraktornya maupun Badan Usaha Jalan Tol (BUJT),” tandasnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.