Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengklaim sampai saat ini belum menemukan aparatur sipil negara atau ASN yang menolak rencana dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Malahan, klaim Anas, ia menerima sejumlah surat dari ASN yang mengusulkan diri masuk dalam skenario dipindahkan ke IKN Nusantara. Anas tidak menyebutkan berapa banyak ASN yang ingin pindah sesuai keinginan itu.

"Artinya banyak anak muda talenta digital yang ingin menikmati atmosfer baru digital service dan sistem pemerintahan berbasis digital dan lingkungan nyaman," ujar Anas kepada awak media selepas bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6).

Kepada Presiden, Anas melaporkan kesiapan pemindahan ASN ke IKN Nusantara. Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, pihaknya sudah selesai melakukan simulasi. Juga telah mengunjungi lokasi IKN untuk persiapan pemindahan ASN. 

Simulasi, klaim Anas, dilakukan secara rinci mengenai ASN mana saja yang pindah setelah tempat yang disediakan sudah siap. Bahkan, kata dia, di kementerian/lembaga eselon berapa dan siapa yang akan pindah sudah disimulasikan. 

Saat ini, jelas Anas, pihaknya tengah mematangkan pemindahan ASN ke IKN itu. Sesuai arahan Presiden Jokowi, telah diputuskan ada sekitar 16.990 orang ASN dari 35 kementerian/lembaga, TNI, dan Polri yang akan pindah ke IKN.

Dari total 16.900 orang yang akan pindah ke IKN Nusantara tersebut sebanyak 11.000 orang merupakan ASN, sisanya dari unsur TNI/ Polri. Saat ini, proses pembangunan di IKN sudah disiapkan, termasuk tempat tinggal para ASN tersebut.

Anas menyebut, kementerian yang dia pimpin, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan sebagai K/L yang diproyeksikan untuk berangkat lebih awal dalam pemindahan ke IKN Nusantara. Pemindahan dilakukan bertahap.