Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bantuan pembelian kendaraan listrik diterapkan untuk memacu pengembangan dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Hal itu disampaikan merespons anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto yang mempertanyakan urgensi pemerintah menggelontorkan anggaran untuk kendaraan listrik.

"Berkaitan dengan EV (electric vehicle/ kendaraan listrik), ini bukan subsidi tapi bantuan pemerintah. Tujuannya, sebetulnya ada 2. Pertama memang nggak instan, butuh waktu sosialisasi dan sebagainya," kata Agus saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VII DPR, Senin (12/6/2023).

-

-

"Saya nggak terlalu senang sebetulnya membandingkan dengan negara lain yang lebih maju. Tapi faktanya memang di negara maju, penggunaan EV itu, kepesatannya tidak sesuai harapan mereka, termasuk di Indonesia," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Agus, pemerintah saat ini fokus mengubah mindset atau pola pikir dari yang tadinya menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil ke bahan bakar listrik (EV).

"Budaya berpikirnya dulu, it takes time (butuh waktu) untuk sampai ke masyarakat semua lapisan. Yang atas saja mungkin masih belum ya fully dukung. Ini culture yang sedikit demi sedikit harus sampai," katanya.

"Bahwa, target utama kita adalah mengurangi emisi, dekabornisasi melalui electric vehicle," cetus Agus.

Lalu, dia menambahkan, program bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik roda 2 dan 4 juga digelontorkan untuk mempercepat pengembangan pembangunan ekosistem EV.

"Ini ada keywordnya. Untuk mempercepat pengembangan pembangunan ekosistem EV, yang utuh. Itu yang mau kita percepat. Karena itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan pemerintah untuk pembelian roda 4 dan 2," jelas Agus.

Terkait pembelian roda 2, ujarnya, pemerintah memberlakukan kebijakan yang rumit untuk memastikan bantuan itu diterima oleh kelompok masyarakat yang wajar mendapat bantuan pemerintah.

"Karena ini menyangkut tax payer, uang masyarakat, kami memastikan betul bukan orang kaya atau menengah yang mendapatkan bantuan belanja motor listrik ini," kata Agus.

Anies-PKS Tak Setuju Subsidi 

Dalam rapat tersebut, anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengaku tak mengetahui penambahan anggaran oleh pemerintah yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang dialokasikan sebagai anggaran bantuan pembelian kendaraan listrik.

"Saya tidak tahu soal tambahan untuk subsidi kendaraan listrik, saya nggak ikut. Terkait subsidi kendaraan listrik, apalagi roda 4, kami Partai Keadilan Sejahtera tak setuju," kata Mulyanto.

"Untuk roda 2 kami akan timbang-timbang. Harus betul-betul tepat sasaran, usaha miikro. Karena ini uang negara, sangat langka. Tiba-tiba muncul, saya nggak tahu," katanya.

Seperti diketahui, kebijakan subsidi untuk program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sudah berlaku sejak 20 Maret 2023. Pemerintah memberikan subsidi diskon harga rata-rata sebesar Rp 7 juta per unit. Dengan syarat harus diproduksi di dalam negeri, di mana 1 NIK hanya berhak untuk 1 kali pembelian.

Untuk tahun 2023 ini, Kemenperin mengajukan subsidi untuk 200.000 unit motor listrik dan 39.500 unit mobil listrik berbasis baterai.

Kebijakan ini pun mendapat sorotan dari Anies Baswedan, Calon Presiden (Capres) yang turut di dukung PKS dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 nanti. Bahkan, tak hanya sekali Anies mengkiritik kebijakan yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Menurut Anies, subsidi mobil listrik tak perlu dan mempertanyakan dampak mobil listrik bagi emisi. 

Terbaru, Anies menyebutkan, meski program kendaraan listrik adalah baik, tapi tak perlu mendapat subsidi dari pemerintah. Belum lagi, katanya, mobil listrik hanya akan menambah kemacetan dan permintaan atas mobil ini cukup tinggi terlihat dari panjangnya antrean calon konsumen. 

"Karena mobil listrik masih mahal, jadi kita harus buat climate justice, keadilan terkait dengan isu lingkungan. Jangan sampai kita beri subsidi kepada yang sudah tak perlu subsidi. Di situ sebabnya saya lihat subsidi itu dari pemerintah pusat didorong untuk kendaraan umum," kata dia, seperti dilansir CNN Indonesia, Sabtu (10/6/2023).

[-]

-

Kritik Keras Subsidi Kendaraan Listrik: Apa Harus Sekarang?
(dce/dce)