alokasi anggaran kesehatan masih minim dan tidak sebanding dengan urgensi dan kompleksitas masalah kesehatan

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Masalah kesehatan di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, dengan berbagai indikator yang mengkhawatirkan seperti tingginya angka TBC, tingginya angka stunting, dan peningkatan penyakit katastropik seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker.

Hal ini menjadi perhatian serius bagi Fraksi PKS di DPR RI, yang mendorong peningkatan alokasi anggaran kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 10 persen.

"Dalam rangka mewujudkan visi Presiden untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul, berkualitas, dan berdaya saing, sangat penting untuk mengalokasikan anggaran yang memadai di sektor kesehatan" kata Netty Prasetiyani di Jakarta, Jumat (9/6).

Minta Pemda Utamakan Anggaran untuk Program Prioritas, LaNyalla: Fokuskan  Pada Hal-hal Substantif

Netty menjelaskan, namun saat ini alokasi anggaran kesehatan masih minim dan tidak sebanding dengan urgensi dan kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

"Kesehatan adalah komponen fundamental dalam upaya membangun SDM yang unggul. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan sebesar 10 persen dalam APBN guna mengatasi masalah kesehatan yang semakin meningkat," ujar Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS.

Selain itu, Netty yang merupakan anggota Panitia Kerja (panja) RUU Kesehatan juga menyoroti masalah ketidakteraturan sebaran fasilitas kesehatan primer (Faskes) di berbagai daerah. Banyak Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tidak memiliki dokter, dan sarana prasarana Faskes yang terbatas.

"Hal ini menjadi hambatan serius dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia." Tegas Netty.

Netty Prasetiyani juga mengutip paparan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam rapat Komisi XI DPR pada Senin (5/6). Suharso memerinci sepuluh indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang berisiko tidak tercapai, di antaranya imunisasi dasar lengkap, stunting pada balita, wasting pada balita, tuberkulosis, eliminasi malaria, dan eliminasi kusta.

Sebagai informasi, Fraksi PKS melalui anggota panja RUU Omnibus Law Kesehatan yang terdiri dari Kurniasih Mufidayati, Netty Prasetiyani, Alifudin dan Ansory Siregar berkomitmen dalam pembahasan untuk terus memperjuangkan peningkatan alokasi anggaran kesehatan minimal 10 % dalam APBN guna memastikan bahwa semua masyarakat Indonesia dapat memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang baik dan merata.