PIKIRAN RAKYAT – Presiden Jokowi mengaku akan cawe-cawe menjelang pemilihan presiden atau Pilpres 2-24 mendatang. Hal itu disampaikannya pada Senin, 29 Mei 2023 lalu. Pernyataannya itu menuai kontroversi.

Sejumlah tokoh nasional menganggap seharusnya Jokowi tidak ikut cawe-cawe, tetapi menjadi wasit yang adil di antara calon pemimpin bangsa yang akan berkompetisi dalam Pilpres 2024 mendatang.

“Karena itu, saya cawe-cawe. Saya tidak akan netral karena ini kepentingan nasional,” kata pria kelahiran 1961 tersebut.

Baca Juga: Jokowi Ungkap Alasan Cawe-cawe, Said Didu Sebut Ada Kepentingan Kelompok

Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden pada 2014. Ketika itu, ia sedang menjabat Gubernur DKI Jakarta selama dua tahun sejak 2012. Kaitannya dengan pencalonan sebagai presiden, ia pernah menulis surat ke publik.

“Pemilu harus adil dan jujur, oleh sebab itu: (1) Pastikan KPU netral dan independen,” katanya dalam surat yang ditulis pada 8 April 2014 di Jakarta.

Tak hanya itu, Jokowi itu menyebut perlunya memastikan teknologi Pemilu tidak dimanipulasi, serta tidak ada politik uang dalam Pemilu tersebut. Ia juga ingin agar netralitas dijaga Badan Intelijen.

“Pastikan Badan Intelijen maupun aparat keamanan dan pertahanan nasional netral dan tidak memihak,” tutur eks Wali Kota Solo tersebut.

Baca Juga: Jokowi Klarifikasi Soal Cawe-Cawe Pemilu 2024: Biar Tak Ada Riak yang Membahayakan Negara

Guru Besar Denny Indrayana mengkhawatirkan Partai Demokrat yang seolah mendapat tantangan saat mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres). Hal itu disampaikannya lewat surat terbuka yang diunggah di Twitter @dennyindrayana.

“Lagi-lagi karena kepentingan cawe-cawe dalam kontestasi Pilpres 2024. Kita mengerti, jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies Baswedan dijegal kekuasaan,” kata pria 50 tahun itu.

Pernyataannya itu dikeluarkan berkaitan dengan informasi yang didapatnya dari orang yang sangat dipercaya kredibilitasnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sistem Pemilu 2024 nanti.

“Informasi yang saya terima tentu sangat kredibel, dan karenanya patut dipercaya, karena itu pula saya putuskan untuk melanjutkannya kepada khalayak luas sebagai betuk public control (pengawasan publik) agar MK hati-hati dalam memutus perkara yang sangat penting dan strategis tersebut,” tuturnya.

Menurut Denny Indrayana, ia tidak membocorkan rahasia negara. Ia hanya menyebut MK akan menyetujui bahwa Pemilu 2024 akan menggunakan sistem proporsional tertutup.***