LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Ada kabar menyejukan untuk para pegawai ASN baik PPPK maupun PNS di tahun 2024 yang akan datang.

Karena pasalnya, DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran untuk ASN PPPK dan PNS 2024 yang diajukan Kemenpan RB.

Anggaran yang diusulkan naik tersebut sudah termasuk didalamnya anggaran untuk komisi ASN (PPPK dan PNS 2024).

Baca Juga: Hore! Setelah Gaji 13 Sri Mulyani Siapkan 2 Tunjangan Lain untuk PNS, Segini Besarannya

Menurut Abdullah Azwar Anas, selaku Menteri Pendayahgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Kenaikan dana anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan atau mendukung 3 sektor diantaranya sebagai berikut.

- Mendukung Transformasi Profesionalisme Kinerja ASN yang Berbasis Digital.

- Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Digitalisasi Pelayanan Publik.

- Serta yang Terakhir Untuk Penataan Kelembagaan dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Terintegrasi.

Baca Juga: GAK USAH MINDER! Gaji PPPK Ternyata Lebih Besar daripada PNS! Berapa Nominalnya?

Lebih lanjut, selain di tahun 2023. Menpan RB juga mengajukan usulan kenaikan anggaran pada tahun 2023.

Nantinya penambahan anggaran dipergunakan untuk 4 diantaranya sebagai berikut.

- Program Kebijakan.

- Pembinaan Profesi.

- Tata Kelola ASN.

- Program Dukungan Manajemen.

Baca Juga: ALHAMDULILLAH! Dana KJP Bulan Mei 2023 Tahap 1 Cair 7 Juni, Netizen: KJMU Kapan Cair?

Menanggapi adanya usulan itu, Komisi II DPR RI menyetujui usulan kebutuhan penambahan anggaran untuk Kemenpan RB sebesar Rp263.382.824.000.

Termasuk didalamnya terdapat anggaran untuk komisi ASN yang dialokasikan sebesar Rp56.946.098.000.

"Kami berterima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI atas dukungan yang diberikan untuk keberhasilan pencapaian program kerja kami guna mencapai agenda pembangunan 2020-2024," ujar Azwar Anas, dikutip dari situs menpan.go.id pada Rabu (07/06/2023).

“Kami mendukung penambahan anggaran yang diusulkan Kementerian PANRB dalam upaya mengubah mindset ASN Indonesia untuk menjadi pelayan publik yang paripurna,” tegas Guspardi Gaus, selaku anggota Komisi II DPR RI.***