PIKIRAN RAKYAT - Kementerian Luar Negeri RI meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap tawaran kerja di luar negeri. Terlebih dengan tawaran tanpa kualifikasi pekerjaan maupun keterampilan yang tidak jelas.

Diduga tawaran semacam itu atau online scam mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang saat ini menyeruak.

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Judha Nugraha mengatakan, saat ini praktik online scam menjadi perhatian pemerintah karena kasusnya meningkat. Tak hanya itu, tujuan TPPO pun meluas. Bukan lagi di Kamboja, Filipina,Thailand, Laos, Myanmar, Vietnam, kini praktik perdagangan orang itu meluas hingga ke Uni Emirat Arab.

"Jadi waspada tawaran kerja ke luar negeri yang tersebar di sosial media. Mereka tidak menjelaskan jenis pekerjaan mereka, meski ada yang menawarkan jadi costumer service dengan tawaran gaji 1000-1200 dollar Amerika sebulan tapi tanpa kualifikasi yang jelas," ujar Judha dalam press briefing Bimtek Penanganan WNI di luar negeri, Kota Bandung, Rabu 7 Juni 2023.

Selain itu, lanjut Judha, perusahaan pun tidak jelas identitasnya dan tidak terdaftar di Kemenaker maupun BP2MI. Mereka juga menyiapkan visa wisata."Jadi jangan mudah terbuai dengan bujuk rayu mereka," ucapnya.

Dijelaskan Judha pihaknya sejak tahun 2020-Mei 2023 mencatat ada 2199 kasus online scam yang menimpa warga Indonesia. Jumlah tersebut meluputi 1233 di Kamboja, 158 di Myanmar, 426 di Filipina, 164 kasus di Laos, 187 orang di Thailand, dan 31 di Vietnam.

"Kami telah memulangkan sekitar 425 WNI dari Kamboja, termasuk 202 dengan pesawat charter pada bulan Agustus 2022. Tercatat pula 23 WNI yang dipulangkan dari Laos dengan biaya negara. Total pembiayaan negara sepanjang tahun 2022: Rp 6 miliar untuk membiayai tiket pemulangan, logistik dan penginapan bagi para WNI," ucapnya.

Sayangnya dari yang telah dipulangkan tersebut di antaranya kembali lagi.

Untuk mencegah sejumlah kasus WNI di luar negeri pihaknya menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Permasalahan WNI di Luar Negeri bagi para aparat Pemerintah Daerah Jawa Barat dan Banten pada tanggal 8-10 Juni 2023 yang mengambil tempat di Hotel Four Points, Bandung.

Hal ini mempertimbangkan bahwa pelindungan WNI sebagai salah satu prioritas politik luar negeri RI. Selama tahun 2022 Direktorat Pelindungan WNI menangani kurang lebih 35.000 permasalahan WNI di luar negeri. Permasalahan yang dihadapi bervariasi, meliputi permasalahan keimigrasian, ketenagakerjaan, hukum pidana, masalah kesehatan, evakuasi WNI dari wilayah konflik dan repatriasi/pemulangan WNI.

"Penyelenggaraan Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparat Pemerintah Daerah sebagai bagian dari simpul koordinasi penanganan permasalahan WNI di Luar Negeri. Hal ini mengingat Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kemlu tidak dapat melakukan upaya penyelesaian permasalahan WNI di luar negeri tanpa dukungan Pemerintah Daerah asal para WNI sehingga dibutuhkan koordinasi yang kuat antara Pusat dan Daerah,"ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hendra Kusuma Sumantri mengatakan, salah satunya sosialisasi yang dilakukan Disnakertrans Jabar tahun ini yaitu intensif dan kolaborasi dengan pemerintah pusat melakukan sosialisasi mengenai bekerja di luar negeri.

"Alhamdulillah ada sekitar 15 lokasi yang kita akan intensifkan untuk sosialisasi tersebut. InshaAllah minggu depan akan kita laksanakan di Majalengka dan tentunya terus menuju beberapa kantung yang sudah disebutkan," kata dia.

Hendra menambahkan, Jabar memang jadi kantung ketiga pengirim PMI ke luar negeri. Namun secara kasus Jabar nomor satu.***