MerahPutih.com - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai sorotan karena mengusulkan adanya proposal perdamaian antara Rusia dengan Ukraina.

Namun, usulan Pranowo justru memicu rasa kurang suka dari pihak Ukraina yang menganggap isinya lebih menguntungkan Rusia.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menganggap, proposal perdamaian itu berasal dari niat baik.

Baca Juga:

"Apa yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam forum ofisial yang kemudian mendapatkan tanggapan, baik dari Ukraina maupun Rusia, tentunya harus dilihat dalam perspektif yang positif," kata Pramono di Jakarta, Rabu (7/6).

Menurut Pramono, turunan kebijakan yang menjadi pegangan pemerintah saat ini adalah kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan langsung ke Ukraina dan Rusia untuk menemui pimpinan kedua negara.

Mengenai proposal Menteri Pertahanan yang telah direspons pemerintah Ukraina dan Rusia dan menuai polemik, Pramono mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan memanggil Prabowo untuk membahas hal tersebut.

"Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut," ujar politikus PDIP ini.

Baca Juga:

Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa proposal mediasi Ukraina dan Rusia yang disampaikan Menhan Prabowo Subianto di forum internasional merupakan inisiatif sendiri.

Jokowi mengaku baru akan meminta penjelasan soal proposal tadi kepada Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Adapun proposal perdamaian yang dimaksud disampaikan Prabowo pada forum IISSS Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, konferensi keamanan antarnegara yang dihadiri para menteri dan delegasi dari 50 negara lebih.

Dalam pidatonya, Prabowo mengemukakan sejumlah usul untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina.

Beberapa di antaranya, adalah gencatan senjata antara kedua kubu.

Kedua, penarikan pasukan masing-masing negara dengan penerapan zona demiliterisasi dalam radius 15 kilometer dari titik gencatan senjata.

Zona demiliterisasi ini, menurut Prabowo, mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ketiga, Prabowo mengusulkan agar PBB memfasilitasi referendum bagi warga di zona demiliterisasi untuk menentukan pilihan: "Ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia".

Belakangan, Ukraina menolak proposal Prabowo. Proposal Prabowo dinilai lebih condong menguntungkan Rusia sebagai pihak yang pertama kali melakukan invasi. (Knu)

Baca Juga: