POROS.ID - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta PT LRT Jakarta mengkaji secara komprehensif pembangunan Light Rail Transit (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai. Dikhawatirkan pembangunan kereta ringan itu justru menambah kepadatan baru.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menyampaikan, saat ini keberadaan Stasiun Manggarai sudah banyak menampung banyak moda transportasi. Seperti commuter line (KRL), Kereta Bandara, Kereta Jarak Jauh, bus Transjakarta hingga bus feeder.

“Jangan sampai kita kurang komprehensif. Jadi, dari berbagai aspeknya itu harus komprehensif. Saya agak khawatir dari sekarang itu lahan yang sangat sempit,” ujarnya saat rapat kerja di Gedung DPRD DKI Jakarta, dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta, Rabu 7 Juni 2023.

Karena itu, Ismail berpesan agar PT LRT Jakarta melakukan kajian dengan segera. Ia mencontohkan bagaimana tertatih-tatihnya Stasiun Tanah Abang ketika menyandang status Transit Oriented Develpoment (TOD). Penumpukan penumpang terjadi setiap dan baru dilakukan perluasan area oleh PT KAI.

“Jangan sampai kemudian lambat berpikirnya karena begitu ini (LRT Fase 1B) terwujud itu kita bisa bayangkan high peak (puncak kesibukan), seperti apa sementara kebutuhan supporting sistemnya di area sekitar TOD nya belum dipersiapkan,” ungkapnya.

Komisi B DPRD DKI Jakarta juga meminta PT LRT melakukan peninjauan skema pembayaran di luar penggunaan APBD melalui suntikan penyertaan modal daerah (PMD). Dikhawatirkan dengan proyeksi kebutuhan anggaran pembangunan hingga lebih dari Rp5 triliun akan membebani APBD DKI Jakarta.

“Apakah ada credit financing sebagai sebuah alternatif untuk opsi B-nya ketika (pembiayaan bersumber dari APBD seluruhnya) ini tidak bisa terwujud,” seloroh Ismail.

Sementara itu, Direktur Utama PT LRT Jakarta Hendri Saputra mengungkapkan, proyek jalur LRT fase 1B akan berjalan selama 22 bulan. Kegiatan-kegiatan pra konstruksi telah dimulai sejak awal tahun ini. Misalnya dengan melakukan pemilihan konsultan proyek. Terkait skema pembiayaan non APBD, dia mengatakan belum ada scenario pembiayaan proyek diluar dari APBD DKI.

“Memang project LRT Fase 1B yang sejauh ini memang skema (pembiayaan) nya melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang telah disetujui oleh Pemprov DKI. Kalau untuk skema lain masih belum dipikirkan karena butuh waktu cukup lama. Karena target kami dalam dua tahun ini projectnya bisa berjalan dengan baik,” terang Hendri.