Jakarta, Gatra.com - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengungkapkan, saat ini pemerintah telah membentuk satuan tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang atau satgas TPPO yang pelaksana hariannya adalah KepolisIan Indonesia. Sedangkan Bakamla ditugaskan untuk melakukan pengawasan di laut.

"Kemarin saya ikut rapat terbatas dengan bapak Presiden (Jokowi) di Istana Negara, kita membuat satgas khusus yang menjadi ketuanya di sini Polri, karena TPPO ini kan awalnya dari darat, sedangkan Polri ini jaringannya sudah sampai ke desa-desa, nah makanya dia diberi tugas oleh Presiden, Tapi khusus Bakamla kita awasi dari laut," kata Aan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Rabu (7/6).

Aan juga mengatakan bahwa, saat ini kasus TPPO ini masih menjadi prioritas pemerintaH. Sebab, kata Aan, jumlah kematian yang diakibatkan perdagangan manusia yang dilakukan secara ilegal ini terus bertambah setiap harinya.

"Jadi kita kirim keluar tapi kembalinya sudah almarhum (meninggal). Karena itu kita sekarang lebih ketat, lebih keras, sehingga betul-betul rencana atau keinginan pemerintah bisa mengurangi TPPO ini," ujar Aan.

Setidaknya, tambah Aan, setengah dari warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKl) di luar negeri yakni kurang lebih 9 juta orang tercatat sebagai TKI yang bekerja dengan jalur ilegal atau tidak sesuai aturan hukum yang berlaku.

"Nah ini jadi majikan mereka di luar negeri gajinya dipotong, ditakut-takuti. Sehingga mereka tidak bisa menuntut sesuai dengan pekerja-pekerja yang legal. Jadi ini kita harus benahi lah bersama-sama," jelasnya.

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2017 hingga Oktober 2022, telah tercatat ada sekitar 2.356 korban TPPO yang telah dilaporkan. Sejak 2019 telah terjadi peningkatan jumlah korban TPPO yakni dari 226 pada 2019, naik menjadi 422 pada 2020.

Jumlah itu kembali bertambah pada 2021 sekitar 683 korban. Sedangkan untuk periode Januari hingga Oktober 2022 sekitar 401 korban TPPO yang telah terlapor.

19