MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keputusan soal perkara sistem pemilu.

Hasto menegaskan, PDIP selama ini taat terhadap apapun aturan main terkait sistem pemilu. PDIP menyiapkan daftar bakal caleg untuk bertarung di Pemilu 2024 dengan asumsi sistem pemilu terbuka.

Baca Juga:

AHY Masuk Kandidat Cawapres Ganjar Dinilai Hanya Gimik PDIP

Awalnya Hasto mengatakan, jika sistem pemilu saat ini sudah berjalan untuk Pemilu 2024. Ia lantas menyinggung dan mengingatkan eks Wamenkumham Denny Indrayana, bahwa yang mengubah sistem pemilu dari proporsional tertutup ke terbuka itu terjadi di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Terkait sistem pemilu, ini sudah berjalan. Yang merubah, ini untuk Pak Denny, yang merubah sistem pemilu menjelang pencoblosan itu adalah zaman Pak SBY di bulan Desember 2008. Pemilu April. Itu dari tertutup menjadi terbuka," kata Hasto di sela-sela Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (7/6).

Hasto menegaskan, PDIP saat ini taat terhadap aturan main yang ada, di mana sistem pemilu yang dilakukan di Pemilu 2024 adalah proporsional terbuka.

"PDIP taat aturan main. Aturan main saat ini bagaimana, pemilu sistem proporsional terbuka, maka kami menetapkan 32.000 bacalon, plus minus, dari seluruh Indonesia dengan sistem proporsional terbuka," tuturnya.

Baca Juga:

Hasto Sebut Ada Parpol yang Menyatakan Dukungan ke PDIP Jumat Besok

Untuk itu, Politisi asal Yogyakarta ini menegaskan, pihaknya mengajak semua pihak untuk percayakan sepenuhnya kepada MK terkait putusan perkara sistem pemilu.

"Kalau mau belajar dari pemilu serentak, dulu kan ada pemilu serentak yaitu pilpres dan pileg yang dilakukan bersamaan, itu kan tidak otomatis berlaku. Itu kalau kita analogikan dari pemilu serentak," sambungnya.

Dalam konteks itu, Hasto mengaku pihaknya tidak akan mencari-cari tahu informasi A1 atau yang bersifat rahasia. Pasalnya, kata dia, hal tersebut hanya akan menciptakan konflik yang tidak perlu.

"PDIP secara ideologis memang mendorong proporsional tertutup tapi kami taat pada aturan main bahwa sekarang ini kami menyusun caleg dengan sistem proporsional terbuka," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Ingatkan Kembali Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif