PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily menyoroti postur anggaran pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Menurutnya anggaran pendidikan Kemenag RI perlu ditingkatkan.

Hal itu disampaikan Tubagus Ace Hasan Syadzily atau biasa disapa Kang Ace pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kemenag dengan agenda pembahasan bagi indikatif tahun 2024 di gedung DPR RI Senayan Jakarta, Senin 5 Juni 2023

“Saya ingin katakan bahwa yang menjadi konsen Komisi VIII adalah soal bagaimana kita menempatkan anggaran pendidikan di tingkat Kemenag. Dengan melihat posisi yang jika dilihat seperti saat ini masih perlu perjuangan yang luar biasa,” kata Kang Ace.

Menurut Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat itu, postur anggaran pendidikan di Kemenag masih jauh panggang daripada api. Oleh sebab itu pihaknya ingin memastikan bahwa anggaran pendidikan di Kemenag kedepan bisa menunjukkan parameter dan keberpihakan yang lebih baik.

“Karena yang ingin kita dalami adalah soal pendidikan, maka kita harus punya benchmark utama yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana pagu indikatif anggarannya di tingkat nasional mencapai Rp. 81 triliun,” sambung Kang Ace.

Kang Ace menjelaskan, beberapa postur anggaran pendidikan kini telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sementara untuk pendidikan dasar, menengah, itu sudah didesentralisasi ke daerah.

“Artinya kalau kita lihat postur anggaran kita pada level pendidikan baik yang dikelola Kemenag maupun pendidikan keagamaan yang ada di Bimas-Bimas tersebut, saya kira penjelasan Gus Menteri (Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas) masih jauh panggang dari api. Karena kalau kita lihat misalnya pagu indikatif berdasarkan atas program itu sebesar Rp. 35 triliun. Itu pun harus dikurangi berbagai hal termasuk di dalamnya adalah soal kegiatan lain seperti BOS, KIP dan lain-lain,” paparnya.

Diungkapkan Kang Ace, untuk pendidikan tinggi di Kemenag dialokasikan sebesar Rp. 8,2 triliun. “Tapi ini tentu harus dibagi ke 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Belum lagi kita pastikan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) yang membutuhkan bantuan,” ungkapnya.

Pertanyaannya, sebut Kang Ace, apakah dengan anggaran Rp. 8,2 triliun ini kita bisa pastikan memiliki daya dorong yang tinggi untuk menciptakan perguruan tinggi agama Islam yang kompetitif atau tidak.

Untuk itu ia mendorong agar postur anggaran pendidikan Kemenag dan Kementerian lain dapat disesuaikan agar lebih berkeadilan.

“Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa jujur harus saya katakan postur anggaran secara makro di Kemenag ini, lebih spesifik soal pendidikan belum menunjukkan satu kerangka yang berkeadilan dibandingkan dengan pendidikan yang ditangani oleh kementerian yang lain,” ujar anggota DPR RI dari Daaerah Pemilihan (Dapil) Bandung dan Bandung Barat tersebut.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam paparannya menyampaikan bahwa Kemenag mendapatkan pagu indikatif TA 2024 sebesar Rp. 72.166.256.418.000,- (tujuh puluh dua triliun seratus enam puluh enam miliar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu rupiah).

Besar pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2024 ini mengalami peningkatan sebesar Rp1.720.219.538.000 (satu triliun tujuh ratus dua puluh miliar dua ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau naik 2,44%, bila dibandingkan dengan pagu alokasi anggaran (PAA) Kemenag TA 2023.***