JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan akselerasi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga pengurangan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau pemberian diskon sebesar 15 persen.

Teranyar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor menggulirkan Lapak On (Layanan Pajak Online PBB P2).

Layanan baru berbasis digital itu diluncurkan Pemkot Bogor dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PAD dan evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Hotel Sahira Ahmad Yani Bogor pada Selasa, 6 Juni 2023.

“Lapak On ini diluncurkan agar dapat mempermudah masyarakat dalam pembayaran PBB dan pajak lainnya,” kata Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim usai menutup Rakor PAD tersebut.

BACA JUGA: Partisipasi Aktif Telkom Dukung Kemajuan Industri Kreatif Indonesia, Nuon Digital Indonesia Ikuti Gelaran IP Topia Talkshow 2023

Menurutnya, sejumlah terobosan dalam bentuk inovasi digital di era saat ini dirasa perlu, agar menyesuaikan tantangan dalam mewujudkan pembangunan di Kota Bogor.

Untuk itu Pemkot Bogor membutuhkan anggaran yang salah satu sumber biaya pembangunannya diserap dari PAD. Seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Kota Bogor.

Dengan demikian, sambung dia, dengan hadirnya Lapak On itu diharapkan dapat memicu efektivitas masyarakat dalam membayar kewajibannya.

“Dengan 11 layanan di dalamnya (Lapak On), masyarakat menjadi lebih mudah dengan adanya sistem digitalisasi dan online,” sebutnya.

“Selama ini kan pembayaran PBB, BPHTB dan lainnya harus konvensional atau manual. Tetapi dengan dengan adanya Lapak On, masyarakat cukup mengakses melalui website Bapenda,” imbuhnya.

Dedie menjelaskan, melalui inovasi dan terobosan baru itu diharapkan bukan hanya di PBB saja tetapi juga mendongkrak pajak-pajak dan retribusi lain. Sehingga keinginan Pemkot Bogor untuk mengoptimalisasikan dari PAD semakin tinggi.

“Dalam kondisi Kota Bogor seperti sekarang, saya optimis mungkin PAD bisa capai Rp1,5 sampai Rp2 triliun,” cetusnya.

Namun, lanjut dia, hak itu belum bisa tercapai lantaran tersandung sejumlah faktor. Salah satunya, pengawasan yang belum maksimal sehingga menjadi celah bagi oknum pelaku usaha yang bersikap curang.