Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar meminta pemerintah ekstra memperhatikan 16 provinsi yang diprediksi masuk kategori miskin pada 2024. Sebelumnya kategori tersebut dilaporkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

"Fokus pengentasan kemiskinan di 16 provinsi saya kira perlu ditindaklanjuti. Laporan Bappenas ini cukup menjadi acuan bahwa pengentasan kemiskinan masih jadi PR kita bersama," kata pria yang kerap dipanggil Cak Imin dalam keterangan tertulis, Selasa (6/6/2023).

Dia melanjutkan pemerintah perlu melakukan pemetaan daerah di 16 provinsi yang masuk kategori miskin secara terukur. Nantinya segala upaya pengentasan kemiskinan juga difokuskan ke wilayah tersebut.

-

-

"Dari 16 provinsi tentunya perlu dipilah lagi kabupaten/kota atau bahkan kecamatan atau desa mana yang memerlukan penanganan khusus. Nah ini perlu dilakukan di awal, jadi lebih terukur dan tentunya harapan saya tepat sasaran," tegasnya.

Cak Imin juga meminta pemerintah melakukan riset untuk mencari tahu penyebab kemiskinan di 16 provinsi tersebut. Diharap pemerintah bisa mencari tahu seperti dari segi kualitas pendidikan, ekonomi, kesehatan masyarakat.

"Bisa juga dari tingginya angka kelahiran yang tidak dibarengi dengan kemampuan merawat dan mendidik anak, sehingga upaya-upaya pengentasan kemiskinan bisa juga didasarkan pada penyebabnya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merinci ada 16 provinsi di Indonesia yang masih dalam kategori miskin pada 2024 mendatang. 16 Provinsi tersebut termasuk Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Jika mengacu data Bappenas, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mencapai 9,5 persen sampai 10 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diprediksi mencapai 5 persen hingga 5,4 persen. Kemudian, tingkat pengangguran di Jateng sebesar 4,26 persen hingga 4,96 persen.

Selain itu, provinsi lain yang masuk kategori miskin di pulau Sumatera antara lain Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Lampung. Lalu Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua, NTB, dan NTT.