Liputan6.com, Jakarta - Partai Golkar baru saja menyelesaikan rangkaian hasil rapat kerja nasional (Rakernas) di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta Barat, Minggu 4 Juni 2023. Adapun, salah satunya membahas soal calon presiden dan calon wakil presiden di Pemilu 2024.

Dalam hasil Rakernas Golkar 2023 itu, memberikan legitimasi Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk menetapkan capres-cawapres serta koalisi Pilpres 2024. Yang artinya, kendali kini berada di pria yang juga duduk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian itu.

Rakernas 2023 ini pun sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional 2019 dan Rapat Pimpinan Nasional 2021, yang memberikan mandat Airlangga untuk maju sebagai Capres 2024.

"Hasil munas, rapimnas, rakernas, tetap mandatnya ada pada Ketua Umum Golkar dan seluruh daerah tetap meminta Ketua Umum Partai Golkar untuk maju menjadi capres," kata Airlangga.

Kendati demikian, niatan Airlangga ini tampaknya tak sejalan dengan rekan koalisinya di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan hasil dari berbagai lembaga survei soal elektabilitas.

Misalnya saja, PPP yang menjadi rekan sejawatnya sudah mendapuk mendukung calon dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo, yang notebenenya bukan dari KIB. Hal ini tentu sudah berbanding terbalik dengan keinginan Golkar. Kemudian PAN yang sudah main mata juga dengan sosok Gubernur Jawa Tengah itu.

Selain itu, melihat hasil lembaga survei terakhir, misalnya Indikator Politik Indonesia yang dirilis 4 Juni 2023 saja, Airlangga meraih 0,5 persen suara jika capres disimulasikan 18 nama.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menyatakan, meski pihaknya tetap mendorong Ketua Umum Golkar sebagai capres, pihaknya tidak menutup opsi Airlangga sebagai cawapres.

"Pasti ada opsi, tinggal situasi. Politik itu dinamis, semua ini masih cair, belum ada yang firm, semua masih proses namanya mau kawin kan pacaran dulu, ini bukan sesuatu yang saklek," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (5/6/2023).

Mekeng memastikan masih banyak waktu bagi Golkar untuk melakukan penjajakan ke bebagai parpol. Ia mencontohkan penunjukkan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Joko Widodo di Pilpres 2019 lalu.

"Waktu juga masih ada, buktinya Pak Jokowi di detik terkahir dengan Pak Ma'ruf, ada yang sudah siap tapi enggak jadi juga," kata Mekeng.

Menurut dia, saat ini Golkar dekat dan melakukn pendekatan dengan semua pihak. "Kita dekat kemana-mana, Gerindra, Demokrat, mana saja kita dekatin, mana paling bagus nanti kita merapat," kata Mekeng.

Sementara itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menjelaskan bahwa komunikasi dan hubungan baik saat ini tidak hanya dengan KIB, melainkan juga dengan Gerindra dan PDIP.

"Sekarang Pak Airlangga komunikasi baik dan Pak Prabowo dengan PDIP pun komunikasi baik, dengan semua komunikasi baik," pungkasnya.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menyadari KIB perlahan-lahan bisa saja tidak bersama lagi, terlebih Golkar kian intens dengan Gerindra, di mana saat bersamaan PAN dan PPP juga punya haluan lain.

Meski ada kesamaan gen antara Golkar dengan Gerindra, dia merasa yakin Airlangga sulit ditempatkan sebagai capres ataupun cawapres.

"Apabila Partai Golkar ingin bergabung dalam barisan koalisi bersama Partai Gerindra dan PKB di koalisi kebangkitan Indonesia, tidak boleh mematok nama ketua umum mereka sebagai bakal cawapres untuk dipasangkan dengan Prabowo Subianto sebagai harga mati untuk berkoalisi," kata Bawono kepada Liputan6.com, Senin (5/6/2023).

Karena itu, dia mengingatkan, meskipun merupakan partai ketiga terbesar berdasarkan hasil Pemilu 2019 tetapi Partai Golkar harus lebih realistis melihat tingkat elektabilitas Airlangga Hartarto yang saat ini tidak cukup bersaing dibandingkan nama-nama lain di jajaran bakal cawapres.

"Hasil survei Litbang Kompas dan juga Indikator Politik menunjukkan nama Ridwan Kamil sebagai salah satu figur alternatif capres atau cawapres bisa patut diperhitungkan di Pemilu 2024," jelas dia.

"Realitas politik di internal Partai Golkar dimana tingkat elektabilitas dari Airlangga Hartarto tidak juga menujukkan peningkatan signifikan setahun menjelang Pemilu ini juga dapat menjadi pertimbangan untuk mengedepankan gubernur Jawa Barat tersebut dalam pembicaraan negosiasi komunikasi politik dengan partai-partai lain, termasuk Partai Gerindra dimana dalam satu bulan terakhir ini intensif berkomunikasi dengan Partai Golkar dan PKB di koalisi kebangkitan Indonesia," sambung Bawono.

Dia juga melihat, jelas Golkar akan lebih diuntungkan jika akhirnya Ridwan Kamil bisa terpilih. "Secara elektoral memang Ridwan Kamil jauh lebih bersaing ketimbang Airlangga Hartarto," kata Bawono.

Senada, Ujang Komarudin juga melihat untuk dinamika dan realita politik hari ini, sangat sulit bagi Airlangga untuk bisa maju sebagai capres. Terlebih elektabilitas tinggi hanya berada di tiga nama yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

"Posisi Airlangga ini kan tidak pernah masuk tiga besar elektabilitas capres, jadi agak berat dan sulit. Partai politik itu kan rasional, KIB pasti rasional, PPP dan PAN rasional. Kenapa PPP usung Ganjar? Karena elektabilitasnya paling besar," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (5/6/2023).

Karena itu, dengan fakta yang ada, seharusnya Golkar harus menghadirkan sosok yang elektabilitasnya tinggi. Suka tidak suka, diakui atau tidak, elektabilitas menjadi indikator siapapun yang ingin menjadi capres.

"Ini yang menjadi dilema, apakah Golkar dapat teman atau tidak akan kita lihat ke depan. Tapi ujungnya, Golkar akan rasional dan realistis untuk berkoalisi. Saya melihat koalisi baru agak berat, misal dengan PAN, PAN sudah akan mendukung Ganjar. Berkoalisi dengan Gerindra dan PKB, Airlangga capres atau cawapres, capres ada Prabowo, cawapres ada Cak Imin," jelas dia.

Karena itu, melihat hasil Rakernas Golkar menurutnya jelas bahwa Airlangga diperbolehkan untuk melakukan manuver politik soal capres-cawapresan.

"Sampai saat ini Golkar masih ke Airlangga, tapi kalau ke depan tidak tahu (apakah diserahkan ke Ridwan Kamil atau calon lainnya)," pungkasnya.