INDOZONE.ID - Indonesia Audit Watch (IAW) menyoroti perhitungan kerugian negara ihwal mega proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G Kominfom IAW meragukan hitungan kerugian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami ragu dengan angka 8,3 T," kata Sekretaris Indonesia Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus," Selasa (6/6/2023).

Berdasarkan informasi yang diterima IAW, Iskandar mengungkap jika para vendor proyek sudah melakukan belanja alat-alat penunjang pembangunan BTS. Atas dasar itu lah IAW meragukan hitungan tersebut.

Baca Juga: Menkominfo Johnny G Plate Jadi Tersangka Korupsi BTS, Ditahan di Salemba!

"Artinya barangnya sudah dibeli, apa iya kerugiannya hingga 80 persen? Maka dari itu kami meragukan penghitungan BPKP," paparnya.

IAW juga meminta kepada Kejagungu untuk meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk mendalamu hal ini. Senada dengan Iskandar, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejagung untuk menjawab keraguan publik terkait perhitungan kerugian negara dalam kasus ini.

"Penjelasan Kejagung atas keraguan publik harus rasional, logis dan ilmiah. Hal ini dibutuhkan untuk menepis adanya tudingan motif politik dalam penanganan kasus korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G ini yang dipakai untuk membunuh lawan politik sekaligus menaikan kawan politik menjelang pilpres tahun 2024," kata Boyamin.

Lebih jauh, Boyamin menyebut BPKP hanya menghitung menara sebanyak 1.200 dari 4.800 yang seharusnya terbangun. Tetapi, BPKP belum menghitung nilai perangkat BTS yang sudah dibelanjakan oleh vendor yang tersebar di seluruh wilayah yang nilainya disebut sekitar Rp 7,47 triliun.

Baca Juga: Menkopolhukam Janji Terus Kawal Kasus Dugaan Korupsi Menkominfo

"Sebab BPKP hanya menghitung prestasi terbangunnya BTS berdasarkan cut of proses pembangunan hingga tahun Maret 2022 yang secara kumulatif baru terbangun 20 persen," pungkasnya.
 

Artikel Menarik Lainnya: