PIKIRAN RAKYAT - Konstelasi politik mulai menghangat seiring dengan semakin dekatnya pendaftaran bakal calon presiden (Bacapres) dan bakal calon wakil presiden (Bacawapres) pada Pilpres 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal membuka pendaftaran pasangan bacapres dan bacawapres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023.

Dinamika perpolitikan dalam negeri juga diwarnai isu cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi). Belakangan, Jokowi menyatakan diri siap melakukan cawe-cawe menjelang Pemilu 2024 demi bangsa dan negara.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mempersilahkan Jokowi apabila memiliki preferensi atau kecenderungan untuk mendukung salah satu calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Namun, Jokowi diminta untuk tidak melakukan cawe-cawe apalagi menggunakan instrumen negara untuk memenangkan capres tertentu.

“Ini yg saya sampaikan sebelumnya. Silahkan saja Presiden Jokowi punya preferensi utk Pilpres 2024. Namun jangan pernah cawe2, jangan pernah mobilisasi TNI, POLRI, BIN, KPU, ASN, Kepala Daerah, dan pengusaha,” kata Benny dalam cuitannya di akun Twitter @BennyHarmanID sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com, Senin, 5 Juni 2023.

Baca Juga: Mahfud MD Turun Tangan Urus Kasus Pelajar SMP yang Kena Pasal Berlapis, Bakal Utus Kompolnas ke Jambi

Waketum Partai Demokrat ini juga mengingatkan Jokowi agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan memanfaatkan lembaga penegak hukum untuk menjegal Bacapres yang diusung pihak oposisi. Apalagi, mengkriminalisasi tokoh-tokoh politik dari kelompok oposan.

Dia juga meminta kepala negara agar tidak memberikan tekanan atau menghalang-halangi partai politik (parpol) kubu oposisi dengan tujuan agar Bacapres yang diusung gagal berkontetasi di Pilpres 2024.

“Juga jangan pernah abusing power dan memperalat kejaksaan, KPK, MA, MK dn para pembantunya di kabinet utk memproses hukum Capres dari kubu oposisi, kriminalisasi tokoh2 politik kelompok oposisi dan membegal atau menghalang-halangi atau menekan partai politik dari kubu oposisi dgn maksud agar Capres dari kubu lawan tidak jadi berlayar,” ujar Benny.

Baca Juga: Viral Aksi Arogan Pengemudi Honda Freed di Bandung, Ngamuk hingga Tabrak Mobil Lain

Benny menilai Jokowi menyalahi etika jika ikut cawe-cawe dan menggunakan instrumen negara dalam konteks perpolitikan dalam negeri.

Dia mengingatkan bahwa kewajiban Jokowi sebagai Presiden adalah menjaga dan menciptakan iklim politik yang sehat sehingga rakat bisa memilih pemimpin secara bebas dan rahasia.

Menurut Benny, masyarakat harus diberikan kesempatan untuk menentukan pilihan politiknya tanpa adanya campur tangan kekuasaan.

“Bukan saja tidak etis namun ini adalah bentuk kejahatan demokrasi yg tidak patut terjadi di negeri Pancasila. Biarlah rakyat menentukan pemimpinnya, kewajiban presiden adalah menjaga dn menciptakan iklim yg sehat agar pilihan rakyat dilakukan secara bebas dn rahasia. Vox Populi,Vox Dei. #RakyatMonitor#,” ujar Benny.***