Jakarta, CNBC Indonesia - Tertarik jadi calon presiden Indonesia? Setidaknya butuh uang hingga triliunan rupiah untuk mengisi posisi tersebut. Ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019 Fahri Hamzah.

Terkait modal besar itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia menilai pemilu Indonesia bukan lagi soal politik gagasan, namun terkait politik logistik.

Dia menjelaskan seseorang yang akan menjadi calon presiden setidaknya harus memiliki uang minimal Rp 5 triliun. Jika tidak, maka harapan untuk mencalonkan diri akan pupus.

-

-

"Tapi kalau Pilpres lebih gila menurut saya. Di Indonesia ini kalau orang tidak punya uang Rp 5 triliun, nggak bisa nyapres dia. Sadar atau tidak," kata Fahri, dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, Rabu (24/5/2023) malam.

Modal yang besar juga dibutuhkan oleh calon kepala daerah hingga calon anggota DPR RI. Misalnya calon anggota DPR butuh Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar.

Uang yang besar itu, menurutnya dibutuhkan agar mereka bisa terus terpilih dalam gelaran pemilu 5 tahun sekali. Padahal dia hanya mengirimkan logistik saja.

"Itu permainannya gitu. Tentu ada orang-orang kaya yang merem saja dia nggak perlu ke dapilnya, dia cuma kirim truk logistik, dia kirim uang, dia kirim segala macam, dan orang ini di DPR nggak pernah berbicara, nggak pernah menyatakan pendapat, tapi setiap tanggal 20 Oktober per lima tahunan dia dilantik. Kenapa? Karena uangnya banyak betul orang ini," ujarnya.

Untuk kepala daerah juga butuh uang yang tidak sedikit. Dia menyinggung soal peristiwa yang ramai terkait kepala daerah DKI Jakarta tahun 2017 lalu.

"Ada calon gubernur yang menandatangani pinjaman di belakang layar puluhan miliar bahkan saya dengar sampai ratusan miliar untuk satu kepala daerah. Bagaimana dengan Republik Indonesia? Saya pikir 5 triliunan itu. Minimal," ujar Fahri.

Uang yang banyak itu bukan hanya berasal dari mereka yang mencalonkan diri. Namun juga orang sekitarnya, yang pada akhirnya akan berdampak pada kebijakan di masa depan.

"Dan itu kalau nggak uang pribadi ya uang yang dikumpulkan dari orang-orang yang di belakang nanti akan ada hubungan dengan power dan policy yang akan dibuat oleh negara dan pemerintah," lanjutnya.

[-]

-

PN Jakpus Putuskan Penundaan Pemilu, Begini Reaksi Istana
(npb/npb)