Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana kembali mengeluarkan analisisnya terkait perkembangan politik Indonesia.

Mantan pendukung Jokowi tersebut blak-blakan menyebut isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih digaungkan.

“Gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak,” ujar Denny dalam rilisnya yang dibagikan di laman Integrity Law Firms, dikutip Jumat (4/6/23).

“Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa,” tambahnya.

Baca Juga: Omongan Amien Rais Nggak Main-main: Surya Paloh Sudah Dapat Hidayah, Jokowi Masih dalam Kesesatan!

Denny menilai, situasi politik Indonesia saat ini bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Salah satu yang Denny singgung adalah upaya pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Menurut jika upaya Moeldoko Cs berhasil maka maka bukan tidak mungkin upaya pengambilalihan partai lain oleh kekuasaan bisa terjadi.

Jika itu terjadi, maka menurut Denny penundaan pemilu sangat mungkin terjadi.

Baca Juga: Geger! Bisa Buat Masyarakat Bahagia, Amien Rais Minta Surya Paloh Bongkar Dugaan Korupsi Teman-temannya Jokowi dengan Bantuan Orang Ini

“Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain,” jelasnya.

“Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa. Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan,” tambahnya.

Karenanya, Denny blak-blakan meminta sosok Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk turun tangan agar penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden tidak terjadi.

Menurut Denny, Megawati sudah terbukti merupakan orang yang memegang teguh prinsip demokrasi sehingga perlu ambil tindakan atas upaya-upaya yang mengarahkan pada penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

“Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda,” jelasnya.

“Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu. Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak,” tambahnya.

Baca Juga: Lewat Ajang Formula E, Allianz Indonesia Dukung Mobilitas Ramah Lingkungan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.