AKURAT.CO Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin cawe-cawe dalam Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang dinilai justru tidak bagus untuk iklim demokrasi.

Sekjen DPP PKS, Aboebakar Al Habsyi mengatakan, sebenarnya sebagai presiden, Jokowi bukan sekadar cawe-cawe, namun penerima mandat rakyat yang harus bekerja secara total dalam pemerintahan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan.

"Ketika menjelang pemilu kemudian Presiden menyatakan mau cawe-cawe, akhirnya memiliki konteks berbeda. Cawe cawe diartikan akan ikut campur atau tidak tinggal diam," terang Habib Aboe, biasa mantan ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD0 DPR ini akrab disapa, dalam keterangannya, sesaat lalu. 

"Karena ada istilah cawe cawe ini, yang kemudian dimaknai sebagian masyarakat, seolah presiden akan mengambil langkah di luar ketentuan pasal 4 ayat (1) tadi," lanjut dia.

Jadi, yang terbaca seolah pada satu sisi presiden menjalankan tugas tersebut, namun di sisi lain juga cawe cawe menjelang pilpres.

"Tentu hal ini kurang bagus untuk iklim demokrasi, karena banyak kekhawatiran masyarakat bahwa cawe-cawe ini pertanda kekuasaan presiden akan digunakan dalam politik praktis dalam mendukung salah satu calon presiden tertentu," jelas Aboebakar.

Namun demikian, ia pun berharap Presiden Jokowi dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

"Semoga akhir periodenya bisa husnul khatimah. Sehingga beliau bisa menjadi bapak bangsa, yang dicatat dalam sejarah sebagai presiden yang menguatkan sendi sendi demokrasi di Indonesia," tandasnya.[]