Jakarta, CNN Indonesia --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menepis penanganan Formula E tidak jelas. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penyelidikan tersebut baru berjalan tujuh bulan.

Dia pun membandingkan hal itu dengan penyidikan kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino (RJ Lino) memakan waktu bertahun-tahun.

Kasus RJ Lino ditangani oleh pimpinan KPK sebelum era Firli Bahuri Cs.

-

-

"Tahu kasusnya RJ Lino berapa lama? Enam tahun, ini baru tujuh bulan coy. Enam tahun kasus Pelindo," ujar Ali dalam agenda diskusi 'Indeks Persepsi Korupsi' yang diselenggarakan Total Politik, Jakarta Selatan, Minggu (12/2).

Ali menganggap lucu sejumlah pihak yang mengaitkan penanganan Formula E dengan isu politik. Meskipun begitu, dia memahami jika hal tersebut tak bisa dihindari lantaran Indonesia sedang memasuki tahun politik.

"Oke lah kami paham ini tahun politik, tapi jangan KPK ditarik ke wilayah itu lah," kata Ali.

Juru bicara berlatar belakang jaksa ini berharap masyarakat memberi kesempatan KPK untuk melakukan pekerjaan hingga tuntas. Dia memastikan KPK bekerja secara profesional dan transparan.

Penanganan penyelidikan Formula E ini diwarnai beberapa polemik. Diduga sejumlah pejabat struktural KPK kembali dan akan dipulangkan ke instansi asalnya.

Beberapa di antaranya ialah Direktur Penuntutan Fitroh Rohcahyanto yang sudah kembali ke Kejaksaan Agung hingga rencana pengembalian Deputi Penindakan dan Eksekusi Irjen Karyoto dan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro ke Mabes Polri.

Bahkan, dari penanganan penyelidikan Formula E, Karyoto dan Endar dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Dalam proses penyelidikan Formula E, KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak.

Di antaranya ialah eks Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto, Penasihat Kemenparekraf Dino Patti Djalal, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo, hingga mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

(ryn/DAL)

[-]