AKURAT.CO, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, menulis surat terbuka dan ditunjukkan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam surat yang diunggah melalui melalui akun media sosial @dennyindrayana99 itu, Denny mengungkap keresahannya kepada Megawati atas kondisi politik dan hukum di Tanah Air. Terutama terkait dugaan kebocoran informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu dan isu penundaan pemilu. 

"Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda. Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024," tulis Denny Indrayana dalam suratnya.

Surat ditulis Denny Indrayana di Melbourne, Australia, 2 Juni 2023. Denny mengatakan bahwa gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Untuk itu, ia meminta Megawati untuk menghentikan siasat yang nyata-nyata melanggar konsitusi itu.

Berikut ini surat Denny Indrayana kepada Megawati:

YTH. Ibu Megawati Soekarnoputri,

Assalamu’aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila!

Ibu Megawati, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila,

Selamat Bulan Bung Karno.

Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa.

Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani.

Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda.

Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.

Namun, niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif, antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu.

Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras.

Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.

Saat ini, KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat.

Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambilalih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa.

Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan.

Saya lihat, Ibu paling tegas menolak presiden tiga periode, lugas menolak penundaan pemilu.

Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak. Ini berbahaya dan bisa menjerumuskan bukan hanya Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.

Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konsitusi.

Melbourne, 2 Juni 2023.[]