Jakarta, CNBC Indonesia - Belakangan istilah "Cawe-cawe" ramai diperbincangkan, bahkan sempat trending di media sosial lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan frasa tersebut. Untuk diketahui, "Cawe-cawe" memiliki arti "ikut membantu mengerjakan, membereskan, atau merampungkan" maupun "ikut menangani".

Frasa tersebut disebutkan saat berjumpa dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023). "Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," kata Jokowi.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," imbuhnya.

-

-

Untuk saat ini Jokowi menyebut Indonesia ada di posisi upper middle income. Sedangkan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapita Indonesia harus berada di kisaran US$ 10.000 per tahun.

"Kita ini sekarang ada di middle income walaupun di level upper tapi kita masih di level middle income. Nah untuk keluar dari middle income itu, untuk jadi negara maju itu perolehan pendapatan per kapitanya minimal 10 ribu," kata Jokowi.

"Untuk bisa keluar kita cuma punya waktu 13 tahun dan itu sangat-sangat tergantung pada calon presiden di masa yang akan datang yang akan bisa membawa Indonesia ke next level, karena alasan itulah kemudian saya akan cawe-cawe untuk itu," imbuh Jokowi.

Berdasarkan penuturan Jokowi, penting bagi dirinya untuk turut cawe-cawe para calon presiden RI supaya terpilih kandidat terbaik untuk membawa Indonesia menuju next level.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, cawe-cawe yang disebutkan Presiden Jokowi mengarah ke makna positif. Konteks ucapan tersebut bahwa negara dalam Pemilu adalah Presiden ingin memastikan pemilu 2024 berjalan dengan baik dan serentak tanpa meninggalkan polarisasi.

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil. Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata dalam keterangan tertulis, Senin (29/5/2023).

Tuai Ragam Komentar

Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkapkan cawe-cawe paling nyata Jokowi terlihat dari dugaan pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko. Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA). Denny mengaku mendapat informasi PK tersebut akan dikabulkan.

"Cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko. PK Moeldoko di MA konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK," ujar Denny lewat keterangan tertulis.

Sedangkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK) ikut Jokowi dalam cawe-cawe Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Pasalnya, cawe-cawe yang dimaksud agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil.

"Kalau penjelasan dari pers itu cawe-cawe untuk menjaga agar demokrasi menjalankan pemilu yang jurdil sangat bagus, jadi kita harap tentu dapat dilaksanakan dengan baik," kata JK di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).

"Kalau ingin apa yang dijelaskan terakhir, untuk demokrasi berjalan dengan baik agar Pemilu jujur dan adil tentu kita dukung," sambung JK.

JK menyebut, semua pihak tahu batas cawe-cawe tersebut. Dia berharap pesta demokrasi berjalan lancar. "Pokoknya tentu masing-masing mengerti batasannya bahwa untuk melaksanakan demokrasi yang baik, pelaksanaannya jurdil, itu kita harapkan, kita dukung," ujar JK.

Namun, anak Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengaku tak mau ikut campur soal sikap ayahnya Presiden Joko Widodo yang cawe-cawe dalam pemilu 2024 mendatang. Ia menegaskan bahwa sebagai wali kota Solo, ia hanya memfasilitasi tamu yang bertandang ke sini.

"Semua saya fasilitasi, saya temuin, semua saya jadikan teman. Semua saya ajak wedangan, semua saya ajak jalan-jalan, semua tamu saya terima. Penak to Kurang netral opo," katanya.

Sementara Waketum Partai Demokrat Benny K. Harman melihat sisi berbeda dari pernyataan cawe-cawe Jokowi. Ia menilai sebagai kepala negara harus netral dan tidak boleh cawe-cawe dalam pemilu 2024.

"Kalau kepala negara mau cawe-cawe untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan alasan yang sama bisa juga digunakan oleh Kapolri, oleh Ketua MA, oleh Ketua MK, oleh Jaksa Agung, KPK, oleh BIN. Mau begitu semua? Apa semua begitu?" tutur Benny, Selasa (30/5/2023).

Sementara itu, Anies Baswedan Bakal Capres RI ini mengaku mendengar kekhawatiran soal isu penjegalan dan kriminalisasi imbas dari cawe-cawe yang ia sebut sebagai ketidaknetralan presiden.

"Penyelenggaraan pemilu, mulai dari caleg hingga capres yang dapat perlakuan tidak fair dan kekhawatiran soal potensi kecurangan. Semua itu muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," ujar Anies di Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023).

Dia berharap kekhawatiran isu penjegalan dan kriminalisasi yang ia dengar itu tidak benar. Ia juga berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan seperti biasa.

Menurut Anies setiap partai punya hak sama untuk mencalonkan capres-cawapres. Ia juga mengungkap setiap caleg punya hak untuk berkampanye dengan kesempatan yang sama. "Begitu juga dengan capres, punya hak yang sama. Penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, baik, dan netral. Kami berharap kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah yang baik sesuai prinsip demokrasi jujur adil," tuturnya.

Bakal calon presiden Ganjar Pranowo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader PDIP pasti akan cawe-cawe karena mempunyai hak politik.

"Artinya soal cawe-cawe sebagai kader partai pasti beliau akan cawe-cawe karena punya hak politik," kata Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan, Menteng, Jakarta, mengutip CNNIndonesia, Jumat (2/6/2023).