Panitia dan peserta maupun lainnya saat foto bersama. (Thoha)

Krjogja.com - MAGELANG - Pada peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023, beberapa kepala daerah mengisi forum Indonesian Conference on Tobacco or Health (ICTOH) ke-8, yang dilaksanakan di Hotel Puri asri Kota Magelang, Rabu (31/5/2023), membagikan pengalaman menerapkan regulasi pengendalian konsumsi rokok. Forum ini juga dilengkapi pemaparan hasil penelitian para akademisi tentang urgensi pengendalian konsumsi produk tembakau di Indonesia.

Pemerintah daerah dapat memainkan peran penting dan strategis dalam mengurangi penggunaan tembakau di masyarakat dengan menerapkan serta menegakkan kebijakan mengurangi penggunaan produk tembakau.

Walikota Bogor, yang sekaligus Wakil Ketua Aliansi Kota Asia Pasifik untuk Kesehatan dan Pembangunan, Bima Arya Sugiarto mengatakan Kota Bogor menjadi salah satu pemda di Indonesia yang menerapkan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan aturan Iklan, Promosi, Sponsorship (IPS) rokok.

Menurutnya, kuncinya diperlukan konsistensi. "Maka Pemkot Bogor, kami punya task force yang melibatkan kepolisian untuk mengecek implementasi larangan display IPS rokok. Kalau tidak, pelanggaran juga akan terjadi terus menerus,” kata Bima Arya secara daring di hadapan peserta ICTOH ke-8 di Hotel Puri Asri Magelang, Rabu.

Bima Arya juga memiliki program apresiasi atau reward bagi instansi yang terlibat dalam penegakan KTR. Bima membeberkan, mitra Pemerintah Kota Bogor seperti industri hotel, restoran, akhirnya menjadi rekan yang konsisten mengawal keberlangsungan KTR.

“Akhirnya, dengan aturan pengendalian rokok yang bahkan tidak ada iklan rokok di Kota Bogor, ternyata tidak berdampak pada pendapatan Kota Bogor,” tambahnya.

Wakil Walikota Depol Imam Budi Hartono secara daring di forum ini mengatakan hal yang senada dengan Walikota Bogor, bahwa total pendapatan dari iklan, promosi, sponsorship, tidak menurun dalam PAD Kota Depok sekalipun tanpa industri rokok.

“Karena total pendapatan rokok digantikan iklannya dengan sponsor dari perusahaan lain. PAD Kota Depok saja tercatat Rp 1,6 triliun [2022] tanpa pendapatan dari rokok,” ujarnya.

Bupati Klungkung Bali, yang juga merupakan Ketua Aliansi Walikota dan Bupati Indonesia untuk Kesehatan dan Pembangunan, I Nyoman Suwirta menambahkan kunci utama bagi para pemerintah daerah menerapkan aturan pengendalian rokok adalah mengumpulkan data, kajian, dan bukti yang kuat sehingga bisa meyakinkan masyarakat.

“Dengan data yang valid dan kuat, maka inovasi yang perlu dilakukan makin nyata,” katanya.

Pada hari ke-2 penyelenggaraan ICTOH ke-8, Rabu, sejumlah simposium digelar dengan banyak narasumber dan topik yang beragam. Beberapa diantaranya adalah membahas perilaku merokok, dukungan masyarakat terhadap aturan pengendalian rokok, cukai rokok dan pertanian tembakau, promosi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Ada pula pemutaran film dokumenter Di Balik Satu Batang, yang diproduksi oleh Center for Indonesia Strategic Development Initiative (CISDI).

Ketua Panitia the 8th ICTOH dr Sumarjati Arjoso SKM menyatakan presentasi kajian, riset, poster hingga film pendek sebagai materi dalam konferensi ICTOH ke-8 ini sangat bagus dan bermanfaat untuk dipahami oleh masyarakat. Totalnya ada 32 poster dan 6 video yang tergabung sebagai peserta lomba strategi kreativitas kampanye pengendalian rokok pada ICTOH ke-8.

“Semoga seluruh rangkaian kegiatan ICTOH 2023 ini akan bermanfaat pada pengendalian tembakau di Indonesia,” katanya.

Forum ICTOH ke-8 ini dimulai 30 Mei–1 Juni 2023 dengan mengambil tema “We Need Food, Not Tobacco”. Pada penutupan konferensi ICTOH, ikut dibacakan juga Deklarasi ICTOH ke-8 di Magelang yang berisikan desakan bagi pemerintah untuk segera mengendalikan konsumsi produk tembakau yang membahayakan. Berbeda dari sebelumnya, tahun ini perayaan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 melalui ICTOH ke-8 oleh Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (TCSC IAKMI) bekerja sama dengan MTCC Universitas Muhammadiyah Magelang (Unimma). (Tha)