Perkara gugatan sistem pemilu belakangan ini menhebohkan publik. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memastikan tidak ada yang bocor dalam perkara itu.

Perihal rumor kebocoran putusan ini awalnya dilontarkan oleh mantan Wamenkumham Denny Indrayana. Namun, terbaru Denny menegaskan dirinya tidak membocorkan rahasia negara apa pun.

Anwar Usman pun seakan setuju dengan pernyataan Denny terbaru. Anwar menegaskan tidak ada putusan MK bocor, karena putusan perkara sistem pemilu belum diputus MK.

-

-

"Ah itu saya bilang, apa yang bocor kalau belum putus?" kata Anwar setelah perayaan Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2023).

Belum Dimusyawarahkan

Anwar mengatakan perkara itu baru saja melewati proses kesimpulan pada 31 Mei. Setelah itu, lanjut dia, para hakim MK akan menggelar musyawarah untuk membahas putusan.

"Bahwa perkara itu belum diputus, belum dimusyawarahkan, jadi kan baru menyerahkan kesimpulan kemarin itu terakhir tanggal 31. Setelah itu baru ada rapat permusyawaratan hakim untuk menentukan apa putusannya. Insyaallah (putusan) dalam waktu dekat. Mudah-mudahan (bulan Juni)," jelasnya.

Anwar menegaskan, MK mempertimbangkan semua hal dalam hasil putusan nantinya terkait perkara yang ada.

"Pokoknya MK akan mempertimbangkan segala sesuatunya. Semua dipertimbangkan," ujarnya.

Isu Akan Kembali ke Sistem Proporsional Tertutup

Perihal putusan sistem pemilu ini awalnya diungkap Denny Indrayana. Dia mengaku mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan enam berbanding tiga dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

Dia mengklaim informasi itu bersumber dari pihak yang sangat dipercayainya. Dia mengatakan sistem coblos gambar partai membuat Pemilu menjadi seperti masa Orde Baru (Orba).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya