Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menantang Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono untuk memperbanyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dibuat di dalam negeri. Ia mengatakan hal tersebut saat menghadiri peresmian Kapal Perang (KRI) Bung Karno-369.

"Pak Yudo, kalau ini (KRI Bung Karno-369) sudah bisa dibuat anak negeri sendiri, kira-kira berapa lagi yang mau dibuat?," kata Megawati dalam sambutannya di Kolinlamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (1/5/2023).

Ia menjelaskan, negara Indonesia bukan berbentuk kontinental, melainkan negara kepulauan, sehingga membutuhkan banyak kapal. Megawati pun mengingatkan para petinggi negara untuk tidak serta-merta berpikir dengan cara pikir negara lain yang kondisi wilayahnya sangat berbeda dengan Indonesia.

-

-

"Mari melihat keadaan, realita obyektif negara kita, kalau ada orang-orang yang masih berkoneksi dengan pikiran asing, itu tidak jadi soal, tetapi yang harus diingat adalah, apalagi mereka yang punya kekuatan di belahan dunia ini, itu kan bukan kepulauan," ujarnya.

"Kok orang banyak lupa ya, negara kita bukan kontinen. Negara kita ini, saya selalu bilang, supaya keren dengan bahasa Inggris, the biggest archipelago in the world (negara kepulauan terbesar di dunia)," sambungnya.

Megawati pun mengatakan banyak orang pintar di Indonesia sehingga semestinya bisa membuat produk-produk sendiri, termasuk alat-alat pertahanan negara.

"Apa saja kita ada, bahannya ada, saya pikir-pikir itu betul, orangnya pintar-pintar. Pertanyaan saya, kenapa sekarang tidak bisa membuat? Apakah kita nggak ada niat, hanya mau langsung beli dari luar?" ujarnya.

Sebelumnya Megawati sempat bercerita, ia mengusulkan kapal perang buatan anak bangsa itu diberi nama Bung Karno agar terasa dekat dengan masyarakat. "Jadi di pikiran saya 'Bung Karno beranjangsana kepada rakyatnya,'" ucapnya.

"Mampir sana, mampir sini, karena bapak saya senengnya begitu, karena beliau merakyat sekali," lanjutnya.

Ia pun mengaku sempat berbicara dengan Laksamana Yudo sebelum peresmian KRI Bung Karno-369 terkait rencana penambahan jumlah KRI. Megawati pun mengaku bersedia untuk diajak berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder terkait kebutuhan anggaran.

"Kan saya ketua umum partai, kan di sini ada ketua DPR, ada Pak Olly Dondokambey, jadi nanti kan bisa bicara dong urusan anggarannya," pungkasnya.

Sebelumnya, BP2MI mengatakan telah memberikan lima nama yang diduga menjadi bandar besar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan TKI ilegal kepada Menko Polhukam Mahfud Md. Lima orang itu disebut beroperasi di Batam.

"BP2MI sudah memberikan lima nama kepada Pak Mahfud sebagai diduga bandar besar di Batam yang suka memberangkatkan di pelabuhan resmi ke Malaysia, Singapura, sudah kita kasih," kata Kepala BP2MI Benny Rhamdani kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Benny mengatakan para bandar TPPO ini kerap tak tersentuh karena dibekingi orang-orang yang punya kuasa. Dia berharap setiap lembaga berani bersih-bersih agar TPPO bisa diberantas.

"Kepada Pak Presiden saya sampaikan. Kenapa mereka untouch (tak tersentuh), bandar-bandar ini? Karena mereka dibekingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan di negara ini. Ini masing-masing tugas lembaga bersih-bersih. Di BP2MI, kemarin saya pecat, pemecatannya saya ekspos," ucapnya.