POJOKSATU.id, JAKARTA — Setelah kasus oknum Polri Ferdy Sambo dan Teddy Minahasa, kini dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh tim Tipidsiber bawahan Kabareskrim.

Setelah sebelumnya Kabareskrim diterpa isu suap Ismail Bolong dan LHKPN Rp 1,7 miliar, kini giliran dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh tim Tipidsiber bawahan Kabareskrim.

Adapun dugaan pelanggaran HAM dilakukan oleh Segerombolan oknum Mabes Polri yang memaksakan pemeriksaan kepada Alvin Lim yang sedang di rawat di rumah sakit dengan diagnosa gagal ginjal stadium 5, gagal jantung dan Cardiomegali, pneumonia serta hipertensi.

Dengan selang cuci darah terpasang di dada, dan tensi 210 serta paru-paru berisi air membuat sulit bernafas dan berfokus. Namun, walau mengetahui bahwa Alvin Lim sedang sakit, para penyidik memaksakan agar pemeriksaan tetap dilakukan.

Sudah 3 dokter memberikan surat keterangan sakit, dokter RS Omni, RSCM Kencana dan RSU Pengayoman. Namun, para oknum tidak mau menerima surat tersebut dan memaksakan pemeriksaan oleh Dokter Polri dan mengambil sampe daeah langsung dari Alvin Lim.

Setelah memeriksa, dokter Polri tersebut menyatakan memang sedang sakit tapi tetap memaksakan pemeriksaan dilakukan walau tensi dia ukur sendiri 210. Alhasil, Alvin Lim yang sesak nafas muntah-muntah dan makin drop kesehatannya.

“Besok bahkan akan dilakukan operasi jantung karena kondisi makin menurun. Apakah oknum ini mau membunuh Alvin Lim dengan menghancurkan mental dan emosionalnya? Penyiksaan secara psykis ini dapat didugakan upaya pelanggaran HAM,” terang Phioruci, istri Alvin Lim, Rabu (31/5/2023).

Phioruci menyampaikan kekecewaannya kepada Mabes Polri.

“Kasus Investasi Bodong seperti Kresna, Narada dan Minnapadi sudah 3 tahun mandek, tumpul sekali Polri. Tapi terhadap kasus pencemaran nama baik laporan kejaksaan, sangat tajam terhadap Alvin Lim. Padahal seluruh masyarakat tahu benar ada oknum di kejaksaan Agung, baru minggu lalu ada jaksa pemeras kasus Narkoba yang direkam netizen dan dicopot.

Alvin Lim bicara kebenaran dan ingin di kriminalisasi. Kemana Presiden Jokowi dan Mahfud? Mahfud saja bicara bahwa oknum jaksa, polisi dan hakim sering rekayasa kasus, tidak ada yg pidanakan beliau.

Alvin Lim yang bicara dan bongkar modus p19 Jaksa dalam kasus Indosurya dan bagaimana oknum jaksa melalui pihak leasing minta gratifikasi, ada bukti rekaman malah Alvin yang mau dijerat.

“Hadi pihak leasing yang sebut Oknum Jaksa Sru minta uang bahkan tidak dijadikan tersangka. Sudah masuk angin Bareskrim dan Tipidsiber. Ini fenomena sama kaya RT Riang, dia yang bicara kebenaran malah dia yang diserang,” katanya.

“Gmana Indonesia mau maju jika orang bongkar borok dan jadi whistle blower malah dia yang di serang?” ujarnya.

Terlepas dari pokok permasalahan, Rizky Indra Permana, SH, MH dari LQ Indonesia Lawfirm, keberatan dengan proses penanganan perkara.

“Hari ini LQ Indonesia Lawfirm mengirimkan somasi kepada Kabareskrim dan Dirtipidsiber atas dugaan pelanggaran HAM. Itu Kabareskrim dan Dirtipidsiber belajar HAM gak? Orang sakit punya hak untuk istirahat, untuk sembuh. Emangnya ga bisa nunggu Alvin Lim sembuh dan lanjutkan proses hukum?,” katanya.

“Kok jenderal bintang tiga beraninya bully orang yang sedang sakit parah dan fatal? Tapi sama penjahat investasi bodong takut, gentar. Bukan hanya Kabareskrim, bahkan Kapolri takut dan gentar. Itu Surya Effendy sampai sekarang tidak tersentuh,” jelasnya.

Proses formiil penetapan Tersangka Alvin Lim dalam kasus ITE dilakukan super kilat. September 2022 dilaporkan, langsung gelar perkara Tersangka juga September 2022, kapan itu saksi pada diperiksa karena Terlapor saja baru di periksa 18 Oktober 2022.

Atas penyelewengan ini, LQ Indonesia sudah ajukan Gugatan Praperadilan di PN Jakarta Selatan. Sidang pertama Praperadilan, 22 Mei 2023, Mabes mangkir. Sidang kedua 29 Mei, mangkir lagi Mabes Polri.

“Menetapkan orang sebagai tersangka super cepat, sekalinya di gugat Prapid untuk buktikan kelengkapan syarat formiil ngundur-undur untuk lengkapi berkas dan tambal kebolongannya. Sangat pengecut sekali tindakan seperti itu,” ucap Rizky Indra Permana, SH, MH dari LQ Indonesia Lawfirm.

“Bukan hanya gugatan Praperadilan, hari ini juga LQ ajukan aduan resmi ke Komnas HAM dan akan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Oknum Kabareskrim, Dirtipidsiber, dkk. Agar jadi pelajaran untuk jangan mudah menetapkan orang sebagai Tersangka dan menjadikan Polri sebagai alat oknum penguasa. Kasus ITE pencemaran nama baik sangat tajam di proses, kasus Ismail Bolong kenapa hilang dari peredaran, sangat tumpul?,” ucap Advokat Rizky Indra Permana, SH, MH.

LQ Indonesia Lawfirm adalah firma hukum terdepan dalam penanganan kasus pidana, keuangan dan ekonomi khusus. LQ Indonesia Lawfirm memiliki cabang di 4 Kota dan dapat di hubungi di hotline 0817-4890-999 Tangerang, 0817-9999-489 Jakarta Barat, 0818-0489-0999 Jakarta Pusat, dan 0818-0454-4489 Surabaya dan email di [email protected]. (relis/pojoksatu)