tirto.id - Ahli hukum tata negara Denny Indrayana mengungkapkan bahwa aksi cawe-cawe Presiden Joko Widodo tidak hanya berhenti pada intervensi pada proses Pemilu 2024. Namun juga berlanjut hingga melakukan intervensi hukum pada proses pengadilan perebutan kursi kepengurusan Partai Demokrat dalam proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung (MA).

"Jokowi bukan hanya memasang alat sadap, tetapi melalui Moeldoko, berusaha ”mencopet” Partai Demokrat. Bayangkan, demi menggagalkan pencalonan Anies Baswedan, Presiden Jokowi sampai tega membajak partainya Presiden Ke-6 SBY," kata Denny dalam keterangan tertulis pada Rabu (31/5/2023).

Denny menyebut salah satu indikasi Partai Demokrat menjadi salah satu alat politik Jokowi dalam proses cawe-cawe Pemilu 2024, karena dia hanya diam saja. Tidak ada upaya memberhentikan Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan. Orang dekat Jokowi di Istana.

"Saya berpendapat, Jokowi seharusnya tidak membiarkan Partai Demokrat dikuyo-kuyo Kepala Stafnya sendiri. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak tahu. Tak bisa dikatakan Jokowi tidak setuju. Kalau ada anak buah mencopet, Presiden bukan hanya harus marah, tetapi wajar memecat Moeldoko," jelasnya.

Menurutnya, secara konstitusi seorang presiden melakukan cawe-cawe atau campur tangan dalam proses Pemilu adalah sebuah kesalahan. Karena diduga kuat akan menendang lawan politik yang tak disukainya di Pemilu 2024.

"Presiden Jokowi seharusnya tidak berpihak. Dalam Pilpres 2024, peran Beliau adalah wasit. Kompetisi harus dibiarkan berjalan adil buat semua kesebelasan. Tidak boleh wasit mendukung tim Prabowo-Pranowo, sambil berusaha mendiskualifikasi tim Anies Baswedan. Presiden yang tidak netral, melanggar amanat konstitusi untuk menjaga pemilu yang jujur dan adil," tegasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan makna cawe-cawe dalam Pilpres 2024 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sata bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Negara pada Senin (30/5/2023). Pramono menjelaskan bahwa makna cawe-cawe bukan berarti Jokowi berpihak pada salah satu calon di Pilpres 2024, namun menjaga iklim demokrasi agar tetap berlangsung aman dan damai.

"Cawe cawe bukan berarti untuk memberikan dukungan kepada siapa. Tapi untuk menciptakan iklim demokrasi yang berjalan lebih baik. Yang tidak melanggar aturan apapun," kata Pramono di Gedung DPR RI pada Selasa (30/5/2023).

Pramono menyebut Jokowi tidak akan melanggar aturan Pemilu terkait pernyataan dan sikapnya yang akan cawe-cawe di Pilpres mendatang. Menurutnya di era digital, Jokowi akan bekerja secara transparan dan mudah terawasi oleh publik bila melanggar aturan.

"Pelaksanaan Pemilu berlangsung transparan, terbuka, karena saat ini sudah tidak mungkin di era digital segala sesuatu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan," jelasnya.