Tim penindakan Bapenda Makassar memasang spanduk atau stiker peringatan di lokasi SPBU yang menunggak PBB, Selasa (30/5/2023). (Foto: Humas Kominfo Makassar)

Bapenda Makassar melakukan penindakan terhadap badan usaha yang menunggak pajak, termasuk hotel dan SPBU, dengan memberlakukan sanksi administratif berupa surat teguran dan pemasangan spanduk peringatan melalui media sosial. Tindakan ini dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2018 dan sebagai tindak lanjut dari MCP Korsupgah KPK untuk memberikan hukuman kepada masyarakat yang tidak membayar pajak.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menindak wajib pajak badan usaha yang belum membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Badan usaha yang ditindak mulai perusahaan, hotel, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Kepala Bidang Koordinasi dan Pengawasan Bapenda, Reza Nugraha, bersama Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PBB Bapenda Makassar, Indirwan Dermayasair, memimpin langsung penindakan, Selasa (30/5/2023).

"Wajib pajak bersangkutan telah menerima sanksi administratif berupa surat teguran pertama, kedua, dan ketiga untuk melakukan pembayaran tunggakan," kata Reza.

Baca Juga : Danny Pomanto Sisir Laut di Depan Pantai Losari

Reza menjelaskan, meskipun sudah diberikan surat teguran ketiga, tunggakan pajak masih belum dibayarkan. Oleh karena itu, tim penindakan Bapenda memberlakukan tindakan berupa sanksi dengan memasang spanduk atau stiker peringatan dan mempublikasikannya melalui media sosial (medsos).
"Kami juga akan muat pemberitaan surat kabar/media online," ujarnya

Hal ini, kata dia, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2018. Selain itu, merupakan tindak lanjut MCP Korsupgah KPK untuk memberikan punishment bagi masyarakat yang tidak membayar pajak.

Reza menyebut, ada 10 titik yang ditindak Bapenda tanpa ada keluhan dari pihak yang menunggak pajak. "Kami melakukan penindakan di berbagai tempat, seperti pertokoan, pergudangan, SPBU, rumah tinggal, perusahaan, dan hotel," ungkapnya.