POJOKSATU- JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tegas menolak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), apabila sistem pemilihan legislatif (Pileg) berubah dari proporsional terbuka menjadi tertutup.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie menilai, Jokowi punya andil memastikan sistem demokrasi Indonesia berjalan sesuai amanat UUD 1945.

“Presiden harusnya bersuara menolak sistem proporsional tertutup,” ujar Jerry dikutip Rmol Selasa (30/5).

Dia mengurai, Pasal 22E ayat (1) mengamanatkan pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

“(Jika) sistem (Pileg) tertutup ini akan mengacaukan tahapan Pemilu,” sambungnya menegaskan.

Doktor komunikasi politik lulusan America Global University ini menyebutkan contoh tahapan Pemilu yang terganggu adalah verifikasi bakal calon anggota legislatif (bacaleg).

Menurut dia, parpol bakal mengubah nama-nama bacaleg apabila sistem proporsional berlaku, sehingga tahapan verifikasi diulang.

“Sistem (Pileg) tertutup ini akan mengacaukan tahapan Pemilu,” tuturnya.

Maka dari itu, Jerry menilai Jokowi tidak konsisten membangun demokrasi Indonesia, karena lebih mementingkan negosiasi capres-cawapres dengan parpol, ketimbang bersikap menolak sistem Pileg tertutup.

“Beliau (Jokowi) lebih memilih cawe-cawe soal capres-cawapres 2024 dengan parpol-parpol. Maka saya sarankan parpol di parlemen bisa melawan,” tandasnya.

Editor : Adhey