Jumlah jemaah haji asal Indonesia yang tergolong risiko tinggi (risti) terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Kesehatan Jemaah Haji Indonesia (Siskohatkes), kelompok jemaah haji risti pada 2016 mencapai 65%, 2017 sebanyak 63%, 2018 sebesar 66%, 2019 sekitar 65%, 2022 menembus 68%, dan tahun ini sekira 73% dari total 203.320 orang.

Untuk menekan kasus morbiditas dan mortalitas, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menerjunkan sekitar 1.600 tenaga kesehatan haji (TKH). Mereka ditugaskan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan bagi jemaah haji di kelompok terbang (kloter) masing-masing.

"Bidang kesehatan haji sudah menyiapkan beberapa pelayanan kesehatan untuk jemaah haji mulai dari titik terdekat yaitu kloter, layanan kegawatdaruratan di sektor, hingga tingkat rujukan, baik ke KKHI maupun ke rumah sakit Arab Saudi (RSAS)," tutur Kepala Bidang PPIH Arab Saudi, M. Imran. Setiap kloter ditugaskan 1 dokter dan 2 perawat sebagai TKH.

Dia mengingatkan, TKH adalah garda kesehatan terdepan yang akan memberikan pelayanan kesehatan pertama di kloter selama 24 jam. Karenanya, diminta fokus dengan kewajibannya. "Tidak mengejar ibadah sunah sehingga meninggalkan jemaah tanpa ada pendampingan."

Pelaksanaan tugas TKH dimulai sejak masih di daerah dan embarkasi sebelum keberangkatan. Setidaknya harus mengidentifikasi 50 jemaah risti dan melaksanakan promosi kesehatan.

Pada fase praarmuzna, TKH wajib memonitor kondisi kesehatan jemaah risti setiap harinya. Misalnya, melaksanakan visitasi, konsultasi kesehatan, pengukuran tekanan darah, dan pengawasan minum obat bagi jemaah yang memiliki penyakit penyerta.

Aktivitas itu pun harus dilaporkan setiap harinya melalui aplikasi tele-petugas. Aplikasi tersebut diklaim membantu TKH melihat progres kesehatan para jemaah di kloternya. 

TKH juga ditugaskan berkoordinasi dengan tim kesehatan lapangan dan siaga saat terjadi kegawatdaruratan medis pada jemaah haji. "Kuatkan koordinasi dengan petugas di sektor sehingga jemaah cepat tertangani," ucap Imran, mencuplik situs web Kemenkes.