Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek gas raksasa di Laut Arafura, Maluku yakni Blok Masela kembali menjadi perbincangan hangat. Proyek yang bernilai investasi sebesar US$ 19,8 miliar ini tak kunjung jalan tatkala pemegang saham 35% yakni Shell menyatakan mundur.

Agar proyek itu berjalan, pemerintah terus mencari cara untuk mencari pengganti Shell. Diketahui, bahwa pemerintah pun menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk mengambil hak partisipasi atau participating interest (PI) 35% tersebut.

Akan tetapi, sampai saat ini pengambil alihan PI tersebut cenderung berlarut-larut. Shell dikabarkan masih menahan-nahan negosiasi tersebut sehingga membuat pemerintah menjadi kecewa.

-

-

Dari informasi yang diterima CNBC Indonesia, ternyata jika proyek ini terus berlarut dan tidak jalan, maka proyek Blok Masela ini akan kembali ke negara pada tahun 2024.

Hal itu katanya tertuang di dalam rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) yang disepakati antara pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Blok Masela dalam hal ini Inpex dan Shell.

"Dalam PoD-nya disebutkan, jika dalam lima tahun sejak disepakatinya PoD (tahun 2019) proyek ini tidak ada perkembangan, maka akan dikembalikan ke negara," terang sumber kepada CNBC Indonesia.

Kemarin, di Gedung DPR RI, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan jika rencana pengembangan proyek Blok Masela tidak kunjung segera dilaksanakan, maka pihaknya akan melakukan evaluasi.

"Kalau misalnya isu pelepasan PI Shell menjadi salah satu faktor Inpex ini gak bisa jalan, kalau Shell terlalu lama menahan dan tidak segera melaksanakan divestasi yang sudah dijanjikan sejak lama, sejak awal 2020 kan, sudah tiga tahunan, oleh karena itu kita mesti review apa yang bisa kita ambil," kata Dwi saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (24/5/2023).

Dwi berharap agar rencana pengembangan Blok Masela dapat berjalan kembali. Pasalnya, apabila operator maupun pemegang PI tidak segera melaksanakan kegiatan, pemerintah akan segera mengambil sikap.

"Tentu government mengambil langkah-langkah supaya apa saja hal-hal yang menjadi pending matters untuk bisa diselesaikan, kita harapkan kontraktor maupun pemegang PI bertanggung jawab atas POD yang disetujui tersebut," ujarnya.

Menteri Kecewa

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji sebelumnya menjelaskan dengan proses negosiasi pengalihan PI Shell yang cukup berbelit, pemerintah terpaksa harus kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan sumber gas dari Blok Masela ini.

"Masela itu kan agak lama, jadi pemerintah kehilangan opportunity-nya panjang itu akhirnya Pak Menteri menyampaikan kecewa lah jadi kami ingin follow up mau revisit pod-nya," ujar Tutuka saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (23/5/2023).

Karena itu, dalam waktu dekat ini pemerintah akan meninjau kembali perencanaan pengembangan atau biasa yang disebut PoD yang telah disusun operator. Inpex sendiri diketahui memegang kepemilikan hak partisipasi sebesar 65% di Blok Masela.

"Kita lihat pod-nya gimana kok bisa lama sekali. (Mengenai harga) itu urusan bisnis saya gak bisa menyatakan tapi pemerintah kecewa karena terlalu lama," kata Tutuka.

[-]

-

Proyek Gas Abadi Mundur ke 2029, Ini Kata SKK Migas..
(pgr/pgr)