Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merespons pernyataan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Keamanan (Wamenkumham) RI Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan sistem pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) menjadi proporsional tertutup.

Menurut Hasto, Denny telah mengungkapkan spekulasi politik dengan menuding bahwa MK telah mengambil keputusan atas sidang gugatan tentang sistem kepemiluan tersebut. Hasto pun mengaku menyesali pernyataan Denny itu.

"Jadi di dalam politik kita mengikuti aturan main. Kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana, yang tanpa menyebut sumber yang jelas, yang kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik, bahkan menuduh terjadinya suatu skenario politik tertentu yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi," kata Hasto ketika ditemui awak media di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta Pusat, Senin (29/5).

"Jadi jangan pengalaman Pak Denny di pemerintahan sebelumnya, sepertinya kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini," tambahnya.

Hasto pun menegaskan bahwa kenaikan suara yang diperoleh PDIP dalam dua kali pemilu merupakan hal yang sangat realistis. Menurutnya, kenaikan suara sebanyak itu diperoleh secara organik tanpa adanya rekayasa kekuasaan.

Oleh karena itu, Hasto pun berharap agar Denny dapat bertanggung jawab atas pernyataannya terkait keputusan MK itu. Ia pun meminta agar setiap pihak dapat menunggu keputusan resmi dari MK mengenai ketetapan sistem proporsional dalam pemilu nanti.

"Beliau (Denny) harus mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan, yang telah menyebabkan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Lebih baik kita menunggu keputusan dari MK," kata Hasto.

Di samping itu, Hasto mengaku PDI Perjuangan telah siap dengan keputusan MK terkait sistem proporsional itu. Ia juga menyebut partainya siap untuk melaju dalam Pemilu 2024 nanti, baik dilakukan dengan sistem terbuka maupun tertutup.

"PDIP selalu siap baik Pileg dengan proporsional terbuka maupun tertutup meskipun PDIP berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong kelembagaan politik kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apapun yang diputuskan oleh MK," ujar Hasto dalam kesempatan itu.

Untuk diketahui, delapan dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI telah menyatakan sikap untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Kedelapannya antara lain fraksi Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dengan kata lain, hanya ada satu fraksi yang menginginkan diberlakukannya sistem pemilu proporsional tertutup. Partai tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah PDI Perjuangan.

14