| Selasa, 30/05/2023 08:49 WIB

Logo Twitter terlihat di luar kantor pusat perusahaan. (Foto: Reuters)

JAKARTA, Jurnas.com - Menteri Transisi Digital dan Telekomunikasi Prancis, Jean-Noel Barrot mengatakan, Twitter akan dilarang di seluruh Uni Eropa jika gagal mematuhi peraturan baru tentang memerangi disinformasi, Peringatan itu muncul saat peraturan Layanan Digital (Digital Services Act/DSA) Uni Eropa akan mulai berlaku penuh pada 25 Agustus. "Disinformasi adalah salah satu ancaman paling serius yang membebani demokrasi kita," kata Barrot kepada radio France Info, seperti dikutip dari Russia Today. "Saya berharap Twitter mematuhi aturan Eropa pada 25 Agustus. Jika tidak, Twitter tidak akan diterima lagi di Eropa. Twitter, jika berulang kali tidak mengikuti aturan kami, akan dilarang dari Uni Eropa," sambungnya. DSA mengamanatkan mesin pencari dan platform besar, seperti Twitter, YouTube, dan TikTok, memberlakukan langkah-langkah untuk memitigasi disinformasi atau manipulasi pemilu, kekerasan dunia maya terhadap perempuan, atau bahaya terhadap anak di bawah umur secara daring. Komisi Eropa dapat mendenda pelanggar hingga 6 persen dari omset tahunan di seluruh dunia. Komisaris Pasar Internal Uni Eropa, Thierry Breton mengumumkan minggu lalu bahwa Twitter telah menarik diri dari Kode Praktik Sukarela tentang Disinformasi. "Tapi kewajiban tetap ada. Anda dapat lari tetapi Anda tidak dapat bersembunyi, "kata Breton, menambahkan bahwa persyaratan DSA akan siap untuk ditegakkan ketika batas waktu kepatuhan berakhir pada bulan Agustus. Miliarder Elon Musk, yang mengakuisisi Twitter tahun lalu, berjanji untuk membersihkan platform dari konten yang salah dan penuh kebencian, tetapi juga menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan menawarkan lebih banyak transparansi. "Platform ini sangat ingin menjadi sumber informasi yang paling tidak benar," tulis Musk di Twitter pada awal Mei. Pada saat yang sama, awal bulan ini Twitter memenuhi permintaan pemerintah Turki untuk membatasi akses ke beberapa akun dalam minggu-minggu menjelang pemilihan presiden dan pemilihan umum di negara tersebut. Musk membela keputusan ini dengan mengatakan bahwa dia ingin menghindari Twitter ditutup sepenuhnya di Türkiye. "Kami tidak bisa melampaui hukum suatu negara. Jika kami memiliki pilihan antara orang-orang kami (masuk) ke penjara atau kami mematuhi hukum, kami akan mematuhi hukum," kata Musk kepada BBC bulan lalu. TAGS : Uni Eropa Twitter Media Sosial Elon Musk