Reporter: Afdal Namakule |  

Editor: Afdal Namakule |  

Senin 29-05-2023,10:28 WIB

Anas Urbaningrum saat keluar dari Lapas Sukamiskin-Bagus Ahmad Rizaldi-ANTARA

Anas Urbaningrum Sindir SBY - Politikus Anas Urbaningrum meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar tidak membuat pernyataan yang timbulkan kegaduhan. 

Pernyataam SBY itu terkait sistem pemilu proporsional tertutup. SBY bilang bahwa Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan chaos politik. 

Namun menurut Anas Urbaningrum, Indonesia pernah alami perubahan sistem untuk pemilu di tengah jalan yakni tahun 2009. Itu terjadi pasca putusan MK tanggal 23 Desember 2008.

BACA JUGA:Soal PK Meoldoko di MA, SBY Duga Ada 'Tangan Politik' untuk Jegal Partai Demokrat di Pemilu 2024

Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009. Meski begitu Menurut Anas Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada chaos politik.

Sehingga Anas menilai tidak elok jika SBY cemas berlebihan dan ciptakan kegaduhan. 

"Jadi lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yang biasa saja" kata Anas dilansir akun Twitter-nya @anasurbaningrum, Senin 29 Mei 2023.

BACA JUGA:Gede Pasek Bilang SBY Pemain Utama di Balik Kasus Anas Urbaningrum

Anas mengatakan, pergantian pemilu pada tahun 2009 itu tidak timbulkan chaos politik. Dia yakin SBY juga ingat persisi Pemilu saat itu. 

"Tidak mungkin beliau lupa atas peristiwa pemilu 2009 tersebut yg alhamdulillah tidak terjadi “chaos”, melainkan baik-baik saja," kata Anas. 

Sebelumnya, SBY menanggapi cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM di eranya Denny Indrayana yang membocorkan putusan MK terkait pemilu proporsonal terutup. 

SBY menilai, mengganti sistem Pemilu di tengah jalan bisa timbulkan chaos. 

"Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik" kata SBY. 

SBY bilang, penetapan UU tentang sistem pemilu berada di tangan Presiden dan DPR, bukan di tangan MK. 

DAPATKAN UPDATE BERITA FIN LAINNYA DI

Sumber: