Antv – Warga Garut, Jawa Barat, Senin (29/5/2023), siang, mengamuk di hadapan anggota DPRD Garut dan Kepala Dinas, karena HET gas subsidi 3 Kg tak sesuai regulasi Pemerintah.

Warga yang mengamuk ini mengaku keberatan, isi SK Bupati terkait HET Gas subsidi 3 Kg, berbohong, karena realita di lapangan masih mahal.

Seorang pria paruh baya, mengamuk di ruang Banggar DPRD Garut. Ia memaki dan mengumpat para pejabat dan anggota DPRD tak memiliki hati nurani, karena diam saja dengan mahalnya harga gas subsidi 3 Kg di lapangan.

Pria yang mengamuk itu diketahui bernama Suryapanunggal, salah seorang konsumen aktif gas melon di wilayah Bayongbong Garut.

Ia mengamuk dan memaki pejabat, karena sudah kesal, keluhan mahalnya gas melon, harus disampaikan kemana.

"Di wilayah Bayongbong, aing meli antara Rp24.000 nepi ka Rp26.000, (saya beli antara Rp24.000 sampai Rp26.000). na maneh te boga hati nurani, aing cape (apa kalian tak punya hati nurani, saya cape)," teriak Surya, di hadapan Kepala Dinas dan perwakilan DPRD Garut.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam (AUI), kemudian menggelar audensi, di kantor DPRD Garut, Jawa Barat.

Mereka menuntut Pemerintah untuk bertindak tegas atas kasus penjualan gas elpiji subsidi 3 Kg, yang jauh lebih mahal dari (HET) Rp 16.500.

Keluhan AUI ini, merupakan temuan dimana masyarakat pengguna gas melon 3 Kg, harus dibeli di harga Rp25.000, Rp28.000 - Rp30.000 di para pengecer.

Padahal HET gas subsidi 3 Kg di Garut, sudah kembali diturunkan ke harga semula Rp16.500, pasca dinaikan SK Bupati Rp19.500.

Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji subsidi 3 Kg memang telah dikembalikan menjadi Rp16.500 oleh Pemerintah Daerah Garut, pada bulan April 2023 kemarin.
Namun harga HET gas melon itu, ternyata tak dinikmati sesuai hitam diatas putih regulasi yang diterbitkan Pemerintah.

Masyarakat selaku konsumen aktif gas subsidi 3 Kg, justru membeli gas melon itu di harga Rp25.000 di perkotaan, dan Rp28.000 - Rp30.000 di wilayah pelosok selatan Garut.

Salah seorang pedagang pengguna gas melon yang ikut menyampaikan dalam audensi dengan DPRD, mengaku bahwa dirinya tidak pernah merasakan harga eceran Rp16.500, melainkan membeli Rp26.000 - Rp30.000 per tabung.

"Tidak pernah saya merasakan beli gas 3 Kg di harga HET Rp16.500, saya beli Rp25.000, saya pedagang nasi goreng, jadi tiap beli gak pernah di harga sesuai Pemerintah," kata Parjo, pedagang nasi goreng, saat menyampaikan keluhannya kepada anggota DPRD dan Dinas terkait, di ruang Banggar DPRD Garut, Senin (29/5/2023).

Sementara Kordinator AUI Garut, menyatakan, bahwa permintaan audensi bersama seluruh unsur ini, tidak dihadiri oleh Bupati Rudy Gunawan. Padahal sebelumnya dalam surat undangan audensi, Rudy akan menyerap aspirasi dan keluhan rakyatnya.

"Bupati tidak ada, hanya ada Dinas dan perwakilan anggota DPRD saja, percuma, hanya teriak tapi tidal digubris," kata Ceng Aam.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan meminta waktu kembali kepada Bupati Garut, untuk menyikapi keluhan masyarakat kecil atas ketidak sesuaian harga gas elpiji subsidi 3 Kg di lapangan dengan regulasi Pemerintah.

"Sudah disampaikan seluruh keluhan ketidak sesuaian harga gas 3 Kg, kan HET nya Rp16.500, di lapangan malah Rp22.000 bahkan ada yang Rp30.000," tambahnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Garut, mengklaim bahwa keluhan itu juga sudah ditemukan oleh UPT di daerah, ia akan sampaikan temuan ini ke pimpinan, untuk segera mengambil langkah.

"Keputusan dan kebijakan Bupati itu mengikatnya kan sampai ke tingkat pangkalan, jadi tidak menyentuh ke tingkat pengecer. Catatan yang ada di kami, menurut laporan dari kepala UPT di wilayah sebagai bentuk pengawasan, menghimpun data berkisar diantara Rp22.000 - Rp25.000 per tabung," kata Ridwan Efendi, Kadis Perindag Garut.

Regulasi HET gas subsidi 3 Kg di Garut, memang tak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Rakyat kecil selaku konsumen aktif, mulai mengeluh karena harga terlalu ugal - ugalan.