GELORA.CO  - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak akan melibatkan negara lain dalam upaya membebaskan pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthens. Ia mengklaim pemerintah bisa melakukannya sendiri.

"Kami tangani sendiri secara internal kita, kebijakannya nggak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi 'Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024' di The Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

Bahkan menurut Mahfud pemerintah tidak akan melibatkan negara lain apa pun taruhannya.

"Apa pun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ. Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB, ke mana, ternyata ada ini, ada itu. Sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM, oleh LSM internasional," katanya.

Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sempat mengancam menembak mati Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Mehrtens. Penembakan akan dilakukan jika pemerintah tidak kunjung mengakui kemerdekaan Papua.

Hal tersebut disampaikan Kapten Philip melalui video yang diunggah juru bicara (jubir) Petisi Rakyat Papua (PRP) Jefry Wenda melalui akun Twitternya.

Dalam video tersebut, Kapten Philip mengatakan kalau TPNPB-OPM memberikan waktu dua bulan kepada negara lain untuk mendorong Indonesia segera mengakui kemerdekaan Papua.

"Saya kasih dua bulan lagi untuk ke semua negara yang lain untuk bicara dengan Indonesia untuk Papua merdeka kalau sudah dua bulan dan mereka tidak bicara dengan Papua mereka akan tembak saya," kata Kapten Philip dikutip Sabtu (27/5/2023).

Setelah itu, pimpinan TPNPB-OPM Egianus Kogoya juga menuturkan hal serupa. Ia menginginkan agar negara-negara lain memaksa pemerintah Indonesia untuk menyatakan Papua merdeka.

"Itu pak pilot sudah mengakui diri bahwa dari negara terus dari negara Indonesia hanya mengaku saja, jadi dari negara luar harus todong Indonesia untuk mengaku karena pak pilot sudah bicara untuk karena kami kasih waktu dua bulan itu untuk pilot hidup," tuturnya.

"Kalau dua bulan kalau dari negara tidak todong ke Indonesia terus Indonesia kalau tidak mengaku kalau dua bulan itu lewat maka kami akan tembak pilot," pungkasnya.