PIKIRAN RAKYAT – Berikut alasan sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 ramai ditentang publik. Ternyata ada perbedaan dengan sistem proporsional terbuka yang beberapa waktu belakangan diterapkan.

Dilansir dari laman Jaspol (Jurnal Analisis Sosial Politik), sistem proporsional terbuka baru diterapkan di Indonesia pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Sebelumnya sejak Pemilu 1971 sampai 1999, sistem yang dipakai adalah sistem proporsional tertutup.

Adapun pada Pemilu 2004 lalu, sistem proporsional semiterbuka pernah diterapkan. Dilansir dari laman KPU Jembrana, ketika itu rakyat bisa memilih langsung calon anggota DPR, DPRD, dan Presiden serta Wakil Presiden. Bedanya, untuk pemilihan DPD, sistem yang dipakai adalah distrik berwakil banyak yakni hanya ada empat calon untuk satu provinsi.

Baca Juga: Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Tertutup atau Terbuka: Kucing dalam Karung atau Politik Uang?

Pembicaraan tentang isu kembalinya sistem pemilu menjadi proporsional tertutup yang disuarakan sejumlah tokoh publik menuai kontroversi. Masing-masing sistem tersebut memang memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri.

Tiga peneliti yakni Risan Pakaya, Yusril Katili, dan Firman Latuda membeberkan kelebihan dan kekurangan tersebut dalam tulisan yang dimuat Jurnal Jaspol bertajuk “Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dalam Analisis Pemilu 2024”.

Menurut peneliti asal tiga kampus di Provinsi Gorontalo itu, andai Pemilu 2024 nanti menerapkan sistem proporsional tertutup, partai politik yang akan mengirim wakil rakyatnya harus memberlakukan aturan ketat dalam sistem internalnya.

Itu artinya hanya calon berintegritas yang akan duduk menjadi wakil rakyat jika partai itu menang pemilu. Penerapan aturan ketat tersebut dinilai bisa menjadi solusi atas kekurangan sistem tersebut yakni rakyat tidak tahu siapa yang dipilih karena hanya memilih gambar partai.

Baca Juga: Pemilu 2024 Diisukan Proporsional Tertutup, Eks Penyidik KPK ke Mahfud MD: Investigasi MK!

Meski begitu, tetap ada kekurangan lainnya yang menjadi alasan penolakan publik terhadap sistem itu. Di antaranya, karena rakyat hanya memilih gambar partai, kedaulatan rakyat terancam, juga partai politik akan lebih mendominasi untuk menentukan calon mana yang akan dikirim.

Tak hanya itu, oligarki di internal partai politik dan politik uang berpotensi terjadi di internal partai sehingga proses penentuan wakil rakyatnya bisa tidak sehat. Hal ini berbeda dengan sistem proporsional terbuka yakni rakyat tahu betul calon wakilnya, kinerjanya, riwayat hidupnya, mereka juga bisa mengawasi andai wakil yang dipilihnya melenggang ke parlemen.

Sistem proporsional terbuka memiliki sederet kekurangan yang tak boleh dipandang sebelah mata. Contohnya adalah, karena rakyat bisa mengetahui calon wakilnya, ada potensi politik uang yang hanya bisa dilakukan calon dengan banyak dana.

Baca Juga: Denny Indrayana Sebut Pemilu 2024 Proporsional Tertutup, Benny K Harman: Terima Kasih, Bung

Hal itu menyebabkan mahalnya biaya kampanye dan menyebabkan ketidakadilan karena calon dengan biaya sedikit memiliki peluang kecil untuk menang. Selain itu, biaya pemilu juga membengkak karena surat suara yang dicetak begitu besar demi memuat nama-nama calon. Perhitungannya juga memakan waktu lama hingga menyebabkan banyak anggota KPPS sakit atau meninggal berkaca dari Pemilu 2019 lalu.

Kekurangan itu bisa hilang jika Pemilu 2024 menerapkan sistem proporsional tertutup. Dalam sistem itu, teknis pemilu akan lebih mudah dan biayanya menjadi lebih hemat karena surat suara hanya memuat gambar partai, juga rekapitulasinya cepat. Politik uang dan potensi saling sikut antarkader partai, kader partai antarparpol, maupun antarkader partai di daerah bisa diperkecil.***