KBRN, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md memastikan, hingga kini belum ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Mahfud MD menanggapi pernyataan pakar hukum Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi terkait MK akan memutuskan Pemilu kembali menggunakan sistem proporsional tertutup.

"Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya, saya tadi memastikan ke MK apa betul itu sudah diputuskan? Belum," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Sinergisitas Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Senin (29/5/2023).

"Itu hanya analisis orang luar yang mungkin melihat sikap-sikap para hakim MK, lalu dianalisis sendiri. Tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru akan dilakukan besok lusa," katanya, menambahkan.

Mahfud juga membantah pernyataan yang menyebut ada enam Hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup. Sementara tiga hakim lainnya menyatakan berbeda pendapat atau dissenting opinion. 

Dia pun meminta semua pihak untuk bersabar menunggu keputusan MK. Mahfud berharap hakim MK tidak mendengar pendapat dari luar sidang. 

"Oleh sebab itu, kita harus menunggu. Putusan MK tersebut," kata Mahfud.

Sebelumnya, pakar hukum Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi sudah memiliki keputusan untuk mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup. "Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja,” kata Denny dalam keterangan tertulis,  Minggu (28/5/2023).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan mendapatkan informasi bahwa ada enam Hakim MK yang menyetujui kembali sistem proporsional tertutup itu. Sementara, tiga lainnya menyatakan berbeda pendapat alias dissenting opinion. 

Namun, Denny enggan menyebutkan dari mana mendapatkan informasi itu. Dia mengatakan sangat mempercayai sumbernya tersebut. 

“Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi,” ucap Denny.