Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dalam waktu dekat akan memulai pembangunan tol Trans Sumatera ruas Rengat - Pekanbaru. Tol ini merupakan penghubung dari beberapa ruas tol yang ada di Provinsi Riau.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta mengatakan pembangunan Seksi Lingkar Pekanbaru didahulukan karena segmen ini akan menghubungkan tiga ruas JTTS sekaligus, yakni ruas Rengat-Pekanbaru, Pekanbaru-Bangkinang, dan Pekanbaru-Dumai.

"Dengan demikian konektivitas wilayah di Provinsi Riau akan semakin baik guna mendukung distribusi logistik maupun mobilitas masyarakat," kata Febry, dalam keterangan dikutip, Rabu (24/5/2023).

-

-

Fabry mengatakan tahapan konstruksi pembangunan JTTS Seksi Lingkar Pekanbaru ditargetkan mulai pada pertengahan Juni 2023, dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024 mendatang. Untuk progres pengadaan tanah tengah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah.

Direktur Operasi III PT Hutama Karya (Persero) Koentjoro mengatakan seksi Lingkar Pekanbaru terbentang sepanjang 30 km dari Junction Pekanbaru hingga Bypass Pekanbaru. Secara administratif, seksi ini melintasi wilayah Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Hutama Karya adalah Badan Urusan Jalan Tol (BUJT) untuk proyek tersebut.

Foto: Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Jalan Tol Ruas Pekanbaru - Padang, Seksi Pekanbaru - Bangkinang, 4 Januari 2023. (Dok. Hutama Karya)
Presiden Joko Widodo dalam Peresmian Jalan Tol Ruas Pekanbaru - Padang, Seksi Pekanbaru - Bangkinang, 4 Januari 2023. (Dok. Hutama Karya)

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau S.F. Harianto mengakui, pembangunan infrastruktur yang begitu masif akan menjadi modal bagi Provinsi Riau untuk lebih maju lagi.

"Mewakili masyarakat Bumi Lancang Kuning, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat," ucap Harianto.

Sebelumnya, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengkritik kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo khususnya dalam pembangunan jalan tol. Menurut JK, sebaiknya proyek tol diserahkan saja ke investor atau perusahaan swasta.

JK berpendapat pemerintah lewat APBN sebaiknya fokus saja pada proyek perbaikan atau pembangunan jalan non tol. Sehingga harapannya penggunaan atau serapan APBN ke proyek-proyek infrastruktur jalan lebih efektif.

"Dari anggaran itu jangan lupa sebenarnya jalan tol itu bukan pemerintah yang buat. Jangan lupa ya! Itu dibikin tuh investor oleh swasta. Jadi mestinya pemerintah tetap fokus ke jalan-jalan yang non-berbayar, bukan tol," tegas JK usai menghadiri seremoni dimulainya pembangunan Gedung A Universitas Paramadina Kampus Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (23/5/2023).

Tidak hanya JK, Anies Baswedan juga mengkritik pembangunan jalan selama era Presiden Jokowi. Menurutnya era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pencapaiannya 10 kali lipat dari Jokowi.

Anies bilang Jokowi memang membangun 63% jalan tol yang ada di Indonesia, tepatnya 1.569 km dari 2.499 km tol yang ada.

"Namun itu adalah jalan berbayar, sedangkan yang tidak berbayar, yang digunakan secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut-sudut desa ke perkotaan, yang bawa produk pertanian, perkebunan, dan perikanan dari sentra-sentra baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten hanya 19.000 km saja," sebut Anies dalam acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera pada Sabtu (20/5/2023).

[-]

-

Di Zaman Jokowi, Korban Gusuran Tol Dapat Ganti Untung
(emy/wur)