TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Bupati Rokan Hilir (Rohil) Sulaiman digerebek saat berduaan dengan wanita yang bukan istrinya dalam kamar Hotel Kota Pekanbaru.

Sulaiman terjaring operasi yang dilakukan Direktorat Reskrimum Polda Riau.

Dia tak bisa berbuat banyak saat diamankan petugas kepolisian.

Mengutip TribunPekanbaru.com, ternyata wanita yang bersama Sulaiman merupakan seorang ASN di Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda.

Tak sembarangan, wanita tersebut diketahui menjabat sebagai Kepala Bidang di Dispenda Rohil.

"Bukan (istri Wabup). Wanitanya itu seorang PNS di kabupaten itu juga," tutur Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kombes Pol Asep Darmawan, Jumat (26/5/2023).

Kasus ini mendapat perhatian dari Reza Indragiri Amriel, Peneliti ASA Indonesia Institute yang juga selama ini dikenal sebagai pakar psikologi forensik.

"Berduaannya memang parah. Tapi bagaimana memahami "operasi rutin" dan "operasi hunting" oleh polisi? Bukan operasi politik dalam kemasan penegakan hukum?" ujarnya kepada Tribunnews.com, Minggu (28/5/2024).

"Anggaplah--sekali lagi anggaplah--Wabup dan stafnya berzina (walau itu tetap perlu dibuktikan). Tapi zina merupakan delik aduan. Nah, karena istri si Wabup sendiri tidak akan memolisikan suaminya, lantas kasus ini sesungguhnya mau polisi apakan? 'Sekedar' buka aib warga yang notabene sekaligus kader partai politik?"

Baca juga: Harta Kekayaan Sulaiman, Wakil Bupati Rohil yang Ngamar Bareng ASN, Capai Rp 2,1 M Tak Punya Mobil

"Tapi lumayanlah. Polisi sudah bantu masyarakat mengenal pemimpinnya lebih baik lagi," ujar Reza.

Ia meminta sebaiknya polisi lebih cermat dalam bekerja. Termasuk kecermatan dalam menjelaskan suatu kasus ke publik.

Menurutnya, tanpa penjelasan yang baik, akan terkesan bahwa alih-alih bekerja secara profesional, polisi bekerja sesuai kepentingan politik praktis tertentu.

"Percayalah, otoritas penegakan hukum jangan main api. Apalagi dengan politik. Sampai-sampai ada istilah "double trouble" untuk mengiaskan sifat merusaknya yang sedemikian parah ketika polisi main mata dengan politik," katanya.

Ia mengingatkan, dalam kasus penggerebekan dengan dalih operasi rutin atau operasi hunting di Pekanbaru, polisi setempat juga bisa digugat karena terindikasi berupaya mengkriminalisasi orang.

"Saya jadi ingat satu hal. Pada tahun 2020 Kapolri Idham Azis pernah keluarkan perintah kepada jajarannya agar menjaga netralitas dalam Pilkada. Isinya ada tujuh belas poin. Tapi sepanjang yang saya bisa baca di media, belum pernah sekalipun Kapolri mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri dalam konteks Pilpres 2024."

Nah, untuk meyakinkan publik bahwa Polri tidak akan bersekongkol dengan kubu politik mana pun, Reza menyarankan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit sudah seharusnya mengeluarkan perintah tentang netralitas Polri pada Pilpres 2024.

"Di dalam perintah itu sepatutnya dicantumkan nomor khusus Kapolri. Fungsinya, pertama, untuk menerima pengaduan dari personel Polri yang menerima perintah salah dari pimpinan untuk memihak secara politik. Kedua, menerima laporan masyarakat ihwal personel Polri yang menunjukkan sikap politik partisan."