"Saya nggak komenlah kecuali PPP disebut baru saya komen itu. Kalau PPP enggak disebut masa saya harus mengomentari yang lain begitu," kata Waketum PPP Arsul Sani di Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Prinsipnya, kata dia, zaman sekarang semua informasi tak lagi bisa ditutupi. Ia mengibaratkan manusia zaman sekarang yang hidup di dalam rumah kaca, sehingga semua orang akan melihat.

Namun, Arsul mengingatkan agar informasi yang masih sebatas gosip tak disampaikan. Sebab, masyarakat akan mengira hal itu benar adanya.

"Masyarakat akan melihat, tapi juga jangan barang yang belum jelas baru rumor atau bahkan dibilang gosip itu kemudian disampaikan karena apa? Nanti masyarakat itu menangkapnya itu sebagai sebuah sudah merupakan sebuah kebenaran," tutur Arsul.

Oleh karena itu, kata dia, biarkan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut kasus itu sampai tuntas.

"Hemat saya kalaupun nanti ada yang bertanya itu biarkan menjadi tugas penegak hukum Kejaksaan Agung untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan lebih lanjut," ucap Arsul.

Ia mengatakan jika memang informasi itu benar adanya penyidik harus mengusut aliran dana itu sampai tuntas.

"Prinsipnya sama, semua harus diusut ke mana aliran dana itu berada. Jadi, benar atau tidak ke partai tertentu benar atau tidak ke orang tertentu? Itu harus di harus diusut," tukas Arsul.

Plt Menteri Komunikasi dan Informatika Mahfud MD sebelumnya mengakui telah mendengar kabar soal adanya aliran dana ke tiga partai politik itu dalam kasus korupsi BTS Kominfo.

Hal itu disampaikan Mahfud usai melantik sejumlah pejabat eselon I di Kemenkominfo, Jakarta, Selasa (23/5/2023) kemarin. Meski telah mendengar kabar soal dugaan aliran dana korupsi BTS Kominfo ke partai, Mahfud memilih fokus kepada masalah hukum dan menganggap kabar tersebut sebagai gosip.

"Ya saya juga dapat berita itu, dengan nama-namanya. Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja," kata Mahfud.

Mantan Ketua MK itu pun sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo soal isu tersebut. Kepada Jokowi, Mahfud mengaku dirinya tak akan terlalu mencampuri adanya dugaan tiga parpol menerima aliran uang korupsi BTS Kominfo. Mahfud menyerahkan sepenuhnya kepada Kejagung maupun KPK untuk menyelidiki kabar tersebut.

Ia menegaskan isu aliran dana ke partai politik sebagai isu politik yang tidak ditangani secara administratif karena isu tersebut masuk ranah hukum. Ia memastikan fokus pada koridor hukum saja.