“Kalau ingin ada percepatan pengadaan daripada gerbong yang diproduksi INKA, kita sendiri akan mengusulkan tambahan suntikan modal di tahun 2024. Toh, BUMN sendiri kan devidennya Rp80 triliun, jadi tidak ada salah ketika kita mengambil sebagian kembali yg selama ini targetnya Rp40 triliun,” kata Menteri Erick.

Erick menuturkan rencana pengadaan KRL dengan mendatangkan dari Jepang, perlu dilihat dari dua hal. Pertama, kapasitas produksi INKA yang disesuaikan dengan peningkatan penggunaan kereta api di Indonesia. Kedua, jumlah data pengguna kereta api terutama KRL. Ia bahkan telah meminta PT KAI untuk memberikan data terkini jumlah penumpang pasca meredanya COVID-19.

“Kalau kita bicara data COVID-19 itu KAI kan masih menggunakan data konservatif dan KAI tidak berhenti beroperasi loh saat COVID. Coba kalau kita kebayang ya itu pure private sector berhenti enggak tuh kereta? Berhenti. Cuma, kalau BUMN kan enggak boleh berhenti namanya juga melayani. Nah, tentu 2 data ini yang saya sedang tunggu,” ucapnya.

Terkait kapasitas produk INKA dan sinkronisasi data penumpang kereta tersebut, Erick mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

“Untuk sinkronisasi data memang berapa kapasitas INKA bisa memproduksi, kapasitas kereta api memprediksi. Nah itu harus ada titik ketemunya jangan semua solusi itu hanya dilihat satu titik,” tutur dia.

Sementara itu Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, kepastian impor KRL bekas asal Jepang tinggal menunggu keputusan dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan dan diharapkan bisa terlaksana pada tahun ini.

“Saya perlu satu kali rapat lagi dengan Menko Maritim dan Investasi,” katanya.

Sedangkan Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Adita Irawati mengatakan pihaknya menyetujui impor darurat KRL sebab ada unsur kedaruratan dan berprinsip pada keselamatan pengguna KRL.