Forum Mahasiswa Anti Korupsi mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk tidak berhenti membongkar kasus yang menyangkut para menteri. Usaha Kejagung diharapkan tidak berhenti dengan menjadikan Menkominfo Johnny G Plate sebagai tersangka.

Koordinator Aksi Dydan Afridzal mengatakan, Airlangga Hartarto adalah salah satu sosok yang perlu digali lebih, dalam dugaan kasus korupsi pemberian fasilitas impor garam 2016-2022. Airlangga diduga dalam menentukan kuota impor yang berlebihan dan tanpa memperhatikan kebutuhan riil garam industri nasional.

"Terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi," katanya dalam orasi di Kejaksaan Agung, Kamis (25/5).

Kendati sudah lima orang menjadi tersangka dalam kasus ini, mulai dari sang dirjen hingga dirut pihak swasta. Hal ini tidak cukup karena dalam proses penyidikannya Kejagung harus sampai kepada akar-akarnya dan tidak hanya menyidik regulator saja. 

Lantaran, tentu perkara dugaan korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja dan tidak terjadi dalam waktu singkat. Sedangkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan kuota garam sebesar kurang lebih 1,8 juta ton.

"Dengan salah satu pertimbangan dalam pemberian dan pembatasan impor tersebut adalah untuk menjaga kecukupan garam industri dan menjaga nilai jual garam lokal," ujarnya.

Belum lagi, Menteri Koordinator Pereknomian itu juga diduga terlibat dalam perkara kenaikan minyak goreng, impor besi, dan dugaan penyelewengan dana BPDPKS senilai Rp168 triliun. Kendati, Kejagung sudah menetapkan Li Chin Wei sebagai tersangka pada kasus penyelewengan dana BPDPKS dan kenaikan minyak goreng.

"Tentu Kejaksaan Agung harus mampu menyidik sampai kepada intelectual dader yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi ini guna menghilangkan akar persmasalahan dari korupsi tersebut," ujarnya.