Kamis, 25 Mei 2023 – 14:06 WIB

Tangkapan layar Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan yang disiarkan di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, dipantau dari Jakarta, Kamis (25/5/2023). ANTARA/Putu Indah Savitri

jpnn.com - JAKARTA - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi lima tahun dari sebelumnya yang hanya empat tahun.

Majelis Hakim MK menyatakan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun adalah tidak konstitusional. 

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan yang disiarkan kanal Mahkamah Konstitusi RI di YouTube, dipantau di Jakarta, Kamis (25/5).

Hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan bahwa Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semula berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Sepanjang tidak dimaknai, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan'," ujar Anwar Usman.

Dalam menyampaikan pertimbangan, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyatakan bahwa ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama empat tahun tidak saja bersifat diskriminatif, tetapi juga tak adil jika dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya.

Guntur Hamzah membandingkan masa jabatan KPK dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Masa jabatan pimpinan Komnas HAM adalah lima tahun. Oleh karena itu, akan lebih adil apabila pimpinan KPK menjabat selama lima tahun.

MK mengabulkan gugatan pimpinan KPK Nurul Ghufron. Lembaga penjaga muruah konstitusi itu mengubah masa jabatan pimpinan KPK jadi lima tahun.

-